Batu, Mediapers.com, 30 September 2025 — Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa kembali menyelenggarakan kegiatan akademik yang memperkaya wawasan mahasiswa melalui Kuliah Dosen Tamu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kegiatan ini mengangkat tema “Budaya Demokrasi Indonesia: Perspektif Kewarganegaraan dan Kiprah Umat Buddha.”
Acara yang digelar di Graha Kertarajasa tersebut diikuti oleh sekitar 40 mahasiswa semester I dan III STAB Kertarajasa, serta perwakilan mahasiswa Buddhis dari berbagai kampus di Malang, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Politeknik Negeri Malang (Polinema).
Kuliah tamu menghadirkan Dwi Purnomo, S.Pd., M.Pd., seorang aktivis pendidikan dan mahasiswa program doktoral Universitas Pakuan Bogor (UPAK), sebagai narasumber utama. Kegiatan ini dipantik oleh Putu Aryatama, S.Pd., M.Sos., dosen pengampu mata kuliah PKn, yang menjelaskan bahwa ajaran Buddha mengandung nilai-nilai luhur tentang demokrasi dan kepemimpinan rakyat.
Dalam pemantikannya, Putu Aryatama mengulas beberapa sutta penting yang menyingkap konsep demokrasi dalam Buddhisme, antara lain Aggañña Sutta, Cakkavatti Sīhanāda Sutta, dan Kutadanta Sutta. Ketiganya menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat, kepemimpinan berlandaskan Dhamma, serta kebijakan pemerintah yang pro-rakyat sebagai solusi atas ketimpangan sosial dan krisis kemanusiaan.
Demokrasi sebagai Budaya “Urun Rembuk”
Dalam pemaparannya, Bung Dwi — sapaan akrab narasumber — menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya sistem politik, melainkan budaya “urun rembuk” yang hidup dalam keseharian masyarakat. Ia meninjau perkembangan demokrasi Indonesia dari masa perjuangan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, yang masing-masing meninggalkan jejak dalam kehidupan politik bangsa.
“Demokrasi Indonesia lahir dari dinamika sejarah panjang bangsa ini,” ujar Bung Dwi. Ia menambahkan, generasi muda perlu menumbuhkan kepribadian demokratis seperti keterbukaan terhadap perbedaan, toleransi, pengendalian emosi, dan kesediaan menerima ide-ide baru — nilai-nilai yang selaras dengan prinsip demokrasi dan ajaran Buddha tentang kebajikan universal.
Kiprah Umat Buddha dalam Demokrasi Indonesia
Kuliah ini juga menyoroti kontribusi komunitas Buddhis dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Bung Dwi menyebut beberapa tokoh penting seperti Y.M. Bhikkhu Ashin Jinarakkhita, pelopor kebangkitan agama Buddha di abad ke-20; Y.M. Bhikkhu Girirakhito, yang pernah menjadi perwakilan umat Buddha di parlemen; hingga tokoh-tokoh pasca reformasi yang berperan dalam lahirnya UU Kewarganegaraan 2006 dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 2008.
Selain tokoh individu, berbagai organisasi Buddhis seperti WALUBI, PERMABUDHI, GEMABUDHI, HIKMAHBUDHI, dan Dharmapala Nusantara turut berperan penting dalam menjaga kerukunan, memperjuangkan hak kewarganegaraan, dan mengembangkan pendidikan demokrasi berbasis nilai-nilai kebajikan.
Dialog Kritis dan Tantangan Demokrasi
Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Beberapa isu menarik muncul dari mahasiswa, seperti batasan kebebasan di ruang publik, regenerasi kepemimpinan, dan fenomena tone deaf di kalangan muda.
Menanggapi hal tersebut, Bung Dwi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat telah dijamin konstitusi, namun implementasinya kerap terkendala oleh pasal karet dalam UU ITE. Ia mengingatkan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik demi menjaga marwah demokrasi.
Terkait regenerasi kepemimpinan, Bung Dwi menyoroti adanya kesenjangan generasi antara baby boomers dan Gen Z. Ia menilai, sinergi antara pengalaman dan inovasi dapat memperkuat kualitas demokrasi nasional.
Adapun fenomena tone deaf pada generasi muda menurutnya merupakan tantangan serius, karena berpotensi menurunkan kepekaan sosial dan partisipasi politik substantif. Ia mendorong mahasiswa agar lebih kritis, reflektif, dan berani terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi.
Penutup: Etika dan Refleksi Warga Demokratis
Kegiatan diakhiri dengan pemberian buku dan paket kuota internet kepada mahasiswa yang aktif berdiskusi sebagai bentuk apresiasi. Para peserta memberikan tanggapan positif dan berharap kegiatan serupa dapat digelar secara berkala.
Kuliah dosen tamu ini menjadi ruang refleksi penting bagi mahasiswa untuk meneguhkan identitas sebagai warga negara yang demokratis dan berakar pada nilai-nilai Buddhis. Melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa diharapkan memahami demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan fondasi etis dalam membangun bangsa yang adil, setara, dan berkeadaban. (red/rfn)
