Jakarta, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tradisi Pindapata dalam rangkaian Gema Waisak Nasional 2570 B.E. bukan hanya ritual keagamaan umat Buddha, melainkan juga cerminan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan bagi kehidupan bangsa saat ini.
Hal tersebut disampaikan Menag saat menghadiri kegiatan Pindapata Nasional Gema Waisak 2570 B.E. Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, pada (10/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Vesakha Sananda 2570 B.E. yang dihadiri sekitar 75 Bhikkhu anggota Sangha Theravada Indonesia dan kurang lebih 10.000 umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menag menyampaikan bahwa Pindapata mengandung pesan moral dan spiritual yang sangat mendalam, terutama di tengah kehidupan modern yang semakin individualistis dan materialistis.
“Hari ini, kita tidak hanya menyaksikan sebuah tradisi keagamaan. Kita sedang menyaksikan pelajaran tentang kehidupan,” ujar Menag Nasaruddin Umar.
Menurutnya, tradisi Pindapata mengajarkan manusia untuk memahami arti berbagi, keikhlasan, dan kesederhanaan. Tradisi ini juga menjadi ruang perjumpaan batin antara mereka yang memberi dan menerima, sehingga melahirkan rasa empati dan kepedulian sosial.
“Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, Pindapata menghadirkan keteduhan dan pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang berbagi,” katanya.
Menag menilai nilai-nilai yang terkandung dalam Pindapata sangat penting untuk terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menyebut bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak kasih sayang, kebijaksanaan, dan sikap saling menghormati demi menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.
“Dalam kesederhanaan para Bhikkhu, kita belajar bahwa manusia tidak selalu dibesarkan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh apa yang mampu ia lepaskan,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Menag juga menyinggung pentingnya penguatan nilai cinta kasih dalam kehidupan keagamaan melalui pendekatan kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi.
Menurutnya, agama harus hadir sebagai sumber keteduhan, kesejukan, dan semangat melayani masyarakat.
Ia berharap perayaan Gema Waisak Pindapata Nasional 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi momentum memperkuat semangat welas asih dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.
“Semoga Gema Waisak Pindapata Nasional 2026 tidak hanya menjadi sebuah perayaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa bangsa ini membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, lebih banyak welas asih, dan lebih banyak kebijaksanaan,” ujar Menag.
Sementara itu, Ketua Umum Sangha Theravada Indonesia Bhikkhu Subhapanno Mahathera menjelaskan bahwa Pindapata merupakan tradisi luhur Buddhis yang telah berlangsung sejak masa Buddha Gautama dan terus diwariskan hingga kini sebagai praktik kebajikan.
Menurutnya, Pindapata tidak hanya bermakna memberikan dana atau sedekah kepada para Bhikkhu, tetapi juga menjadi bagian dari latihan spiritual umat Buddha dalam membangun moralitas, keteguhan batin, dan kebijaksanaan hidup.
“Pindapata adalah salah satu bentuk dana. Bila dana dilaksanakan dengan baik maka kemoralan (sila) akan lebih sempurna. Sila yang lebih sempurna dipraktikkan maka keteguhan batin samadhi juga berkembang. Samadhi yang dikembangkan dengan baik maka kebijaksanaan juga akan berkembang. Itulah jalan untuk menuju kebebasan akhir derita yaitu Nibbana,” jelas Bhikkhu Subhapanno Mahathera.
Ia juga mengajak umat Buddha untuk terus memperbanyak kebajikan dengan menjauhi segala bentuk perbuatan buruk serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Selain kegiatan Pindapata Nasional, rangkaian Gema Waisak Nasional 2026 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, antara lain donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan sosial kepada masyarakat, serta penyebaran eco enzyme sebagai bagian dari implementasi program ekoteologi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para Bhikkhu Sangha, jajaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, pejabat pemerintah daerah, pimpinan organisasi keagamaan Buddha, serta berbagai unsur umat Buddha seperti Theravada Indonesia, Magabudhi, Wandani, dan Patria.(DSR/Red)