Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas instansi untuk menangani berbagai isu sosial, khususnya perlindungan perempuan dan anak.
Komitmen tersebut disampaikan dalam acara serah terima jabatan Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat yang berlangsung di Gedung Pusdiklat Pajak Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (23/4/2026).
Mewakili Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Barat, Tumpal Hasiholan, menyampaikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi pejabat lama, Sri Susliarti. Ia menilai Sri berhasil membangun sinergi yang kuat dengan Pemkot Jakarta Barat, terutama dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
“Kolaborasi yang telah terjalin selama ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” ujar Tumpal dalam sambutannya.
Sementara itu, Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat yang baru, Raden Mas Kristyo Nugroho, menyatakan kesiapan untuk melanjutkan kerja sama dengan berbagai pihak serta meningkatkan pelayanan berbasis integritas dan transparansi.
Ia menegaskan bahwa Bapas memiliki peran strategis dalam mendukung pembinaan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan melalui pendekatan yang profesional dan humanis.
Kepala Kantor Wilayah Bapas DKI Jakarta, Heri Azhari, turut menekankan pentingnya soliditas tim dalam menjalankan tugas. Ia berpesan agar seluruh petugas Bapas terus menjaga profesionalisme meski menghadapi tantangan mutasi maupun perpindahan tugas.
Diketahui, jabatan Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat secara resmi diserahterimakan dari Sri Susliarti kepada Raden Mas Kristyo Nugroho. Sri selanjutnya akan mengemban amanah baru sebagai JFT Madya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Acara tersebut turut dihadiri Kabag Hukum Jakbar Hilmy Rosyida, Camat Palmerah Febbiandri Suharto beserta jajaran, dan ditutup dengan pemberian ucapan selamat serta sesi ramah tamah antara jajaran pejabat Kemenkumham, aparat penegak hukum seperti Polri, TNI, Kejaksaan, serta jajaran Pemkot Jakarta Barat. (red/fer)
