DPP Gerakan Pemuda Marhaenis Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Alexander Manurung Dorong DPR Buka Draft dan Naskah Akademik kepada Publik

Berita2 Dilihat

JAKARTA 19 November 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) melalui Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan, Alexander Manurung, menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna DPR RI, 19 November 2026. Pengesahan tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, pemulihan aset negara, serta mendorong penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pengembalian kerugian negara.

Alexander Manurung menilai pengesahan regulasi ini merupakan momentum yang telah lama dinantikan publik. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu memastikan aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat ditelusuri, dirampas sesuai ketentuan hukum, dan dikembalikan untuk kepentingan negara serta masyarakat.

“Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi terus berjalan. Namun, keberhasilan sebuah undang-undang tidak hanya diukur dari proses pengesahannya, melainkan juga dari kualitas substansi, transparansi pembentukannya, serta bagaimana undang-undang tersebut nantinya diterapkan,” ujar Alex.

Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa progres pengesahan undang-undang tersebut tidak terlepas dari peran Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai mampu menjalankan fungsi debottlenecking atau membuka jalan terhadap berbagai hambatan dalam proses pembahasan di parlemen. Peran tersebut menjadi penting dalam mengurai persoalan politik dan kelembagaan, sehingga agenda legislasi yang telah lama menjadi perhatian publik dapat bergerak menuju tahap pengambilan keputusan.

DPP GPM memandang Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas dalam membangun komunikasi lintas fraksi, menjembatani perbedaan pandangan, serta menjaga agar proses politik di parlemen tidak terjebak dalam kebuntuan. Dalam pembahasan regulasi strategis, kemampuan mengurai hambatan dan mendorong penyelesaian merupakan bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan legislatif.

Meski demikian, Alex mengingatkan bahwa di balik apresiasi terhadap pengesahan undang-undang tersebut, masih terdapat sejumlah persoalan yang membuat publik belum sepenuhnya puas. Salah satu yang menjadi perhatian adalah belum dapat diaksesnya dokumen-dokumen penting pembentukan UU Perampasan Aset melalui situs JDIH DPR RI, termasuk draft undang-undang, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta naskah akademik yang menjadi landasan penyusunan regulasi.

Menurut Alex, keterbukaan terhadap dokumen legislasi merupakan bagian mendasar dari demokrasi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebuah undang-undang dirumuskan, apa saja substansi yang mengalami perubahan selama pembahasan, serta argumentasi yang melandasi keputusan-keputusan politik dan hukum di dalamnya.

“Jangan sampai publik hanya mengetahui hasil akhirnya, sementara dokumen yang menjelaskan proses, argumentasi, dan substansi pembahasannya justru tidak dapat diakses. Transparansi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk penghormatan DPR terhadap hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi proses pembentukan undang-undang,” tegas Alex.

Ia menilai keberadaan naskah akademik, DIM, dan draft undang-undang sangat penting untuk memastikan masyarakat, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, serta organisasi masyarakat sipil dapat melakukan kajian secara objektif. Keterbukaan dokumen juga dapat menjadi ruang evaluasi terhadap kualitas legislasi, termasuk mengidentifikasi potensi persoalan dalam penerapan undang-undang di kemudian hari.

Alex mendorong DPR RI agar segera membuka dan mempublikasikan seluruh dokumen pembahasan UU Perampasan Aset melalui kanal resmi yang mudah diakses masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan mengurangi kewibawaan lembaga legislatif, melainkan justru memperkuat legitimasi DPR sebagai institusi yang bekerja atas mandat rakyat.

Ia juga menekankan bahwa undang-undang yang menyangkut perampasan aset harus disusun dengan kehati-hatian, mengingat implementasinya berkaitan erat dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, prinsip keadilan, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap substansi regulasi menjadi penting agar tidak menimbulkan tafsir yang berlebihan maupun kekhawatiran terhadap penerapannya.

Dalam konteks tersebut, Alex menilai Sufmi Dasco Ahmad masih dibutuhkan di DPR RI untuk mengawal tahapan lanjutan, termasuk memastikan adanya ruang evaluasi, penyempurnaan substansi, dan koordinasi terhadap berbagai persoalan yang mungkin muncul setelah undang-undang disahkan. Pengalaman serta kemampuan komunikasi politiknya dinilai dapat menjadi modal penting dalam menjaga agar semangat pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hukum.

“Pak Sufmi Dasco Ahmad masih dibutuhkan di DPR RI. Peran beliau bukan hanya mendorong sebuah regulasi sampai disahkan, tetapi juga memastikan regulasi tersebut memiliki kualitas, dapat dijalankan secara efektif, dan tidak meninggalkan persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat. Proses legislasi tidak boleh berhenti di ruang paripurna, karena pekerjaan sesungguhnya justru dimulai ketika undang-undang itu diterapkan,” tambahnya.

DPP GPM berharap pengesahan UU Perampasan Aset dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, bukan sekadar capaian politik atau formalitas legislasi. DPR RI diharapkan tetap membuka ruang partisipasi publik, memberikan akses terhadap dokumen pembahasan, serta menjaga komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Alex menegaskan, apresiasi dan kritik merupakan dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Dukungan terhadap pengesahan undang-undang harus tetap disertai keberanian untuk mengingatkan lembaga negara agar menjalankan prinsip keterbukaan. Sebab, undang-undang yang kuat bukan hanya lahir dari kesepakatan politik, melainkan juga dari proses yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

“DPP GPM mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset, tetapi kami juga meminta DPR RI untuk membuka draft, DIM, dan naskah akademiknya. Publik perlu melihat, mempelajari, dan mengawal regulasi ini. Kami ingin undang-undang yang kuat dalam memberantas korupsi, tetapi juga kuat dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan transparansi. Di situlah kualitas demokrasi dan tanggung jawab parlemen diuji,” tutup Alex Manurung.