Jakarta, Rencana penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada 2027 masih dalam tahap evaluasi pemerintah. Di balik ambisi memperkuat ketahanan energi dan menekan impor solar, kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kecukupan pasokan bahan baku sawit, potensi tekanan terhadap ekspor minyak sawit mentah (CPO), hingga keberlanjutan pembiayaan insentif biodiesel.
Pemerintah tidak ingin peningkatan campuran biodiesel justru menimbulkan persoalan baru bagi industri sawit maupun stabilitas fiskal. Karena itu, penetapan kebijakan B50 akan mempertimbangkan kesiapan teknis, ketersediaan bahan baku, serta kemampuan pembiayaan program.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan, pemerintah akan menggelar rapat khusus untuk membahas mandatori biodiesel 2027 pada pekan depan.
Pertemuan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh sekaligus pematangan proyeksi kebijakan energi hijau untuk tahun depan.
“Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” ujar Eniya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, pada (13/11/2026).
Eniya menyampaikan, pemerintah telah memastikan ketersediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan program mandatori biodiesel hingga tahun depan. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan domestik dinilai masih dapat dipenuhi tanpa harus menghentikan aktivitas ekspor produk sawit.
Meski demikian, pemerintah tetap mencermati berbagai risiko yang mungkin muncul akibat peningkatan tingkat pencampuran biodiesel. Penentuan kebijakan tidak akan dilakukan secara terburu-buru, mengingat kebutuhan bahan baku untuk energi harus berjalan beriringan dengan kepentingan industri pangan dan pasar ekspor.
Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik tercatat mencapai 13,84 juta kiloliter (kl), atau sekitar 83 persen dari total alokasi sebesar 16,75 juta kl.
Eniya menegaskan, setiap peningkatan mandatori biodiesel, mulai dari B35, B40 hingga B50, selalu didasarkan pada kajian komprehensif.
“Pengalaman dari transisi kebijakan sebelumnya menjadi acuan penting agar kebijakan energi tidak mengganggu pasokan pangan maupun kestabilan ekspor,” katanya.
Menurut Eniya, penerapan B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
Selain itu, penggunaan fatty acid methyl ester (FAME) sebagai campuran biodiesel dinilai dapat membantu mengurangi beban subsidi pemerintah, terutama ketika harga energi global mengalami fluktuasi.
Namun, keberhasilan program tersebut juga bergantung pada kemampuan industri meningkatkan produktivitas kebun sawit. Dalam konteks ini, pemerintah turut mencermati ketersediaan bahan baku serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Persoalan pembiayaan juga menjadi perhatian. Eniya mengungkapkan, insentif biodiesel saat ini diberikan secara khusus untuk penggunaan di sektor public service obligation (PSO). Sementara itu, permintaan biodiesel dari sektor non-PSO menunjukkan peningkatan.
Kondisi tersebut menambah kompleksitas perumusan kebijakan, terutama dalam menentukan skema pembiayaan yang mampu menjaga keberlanjutan program tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap dana insentif.
Di luar pertimbangan pemerintah, potensi konsekuensi ekonomi dari penerapan B50 juga menjadi perhatian kalangan ekonom. Peningkatan kebutuhan biodiesel domestik berpotensi mengubah alokasi produksi sawit nasional, terutama jika penyerapan bahan baku untuk energi tumbuh lebih cepat dibandingkan kapasitas produksi.
Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, penerapan B50 berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap ekspor CPO sekaligus meningkatkan kebutuhan pembiayaan insentif biodiesel.
Berdasarkan hasil simulasi kuantitatif untuk periode 2027–2030, penerapan B50 dengan skema mandatori tetap (fixed mandate) diproyeksikan mampu menekan impor solar hingga 46,82 juta kl.
Namun, manfaat pengurangan impor tersebut berpotensi diikuti konsekuensi berupa berkurangnya volume ekspor CPO karena sebagian pasokan sawit harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Di saat yang sama, kebutuhan insentif untuk menutup selisih harga biodiesel dalam skema PSO berpotensi meningkat. Jika tidak diantisipasi melalui mekanisme pendanaan yang memadai, kondisi tersebut dapat menekan kemampuan pembiayaan program.
“Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan,” kata Achmad.
Atas dasar itu, Achmad mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel yang lebih adaptif, dengan mempertimbangkan batas pengaman fiskal dan ketersediaan pasokan bahan baku.
Melalui mekanisme tersebut, tingkat pencampuran biodiesel dapat disesuaikan dengan perkembangan harga pasar dan kemampuan pembiayaan. Dengan demikian, penyaluran biodiesel tetap dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan keberlanjutan industri sawit maupun stabilitas keuangan negara.
Tantangan utama B50 bukan semata-mata kemampuan meningkatkan konsumsi biodiesel, melainkan memastikan kebijakan energi tersebut tidak menciptakan tekanan baru terhadap pasokan sawit, ekspor, dan pembiayaan negara.
Keberhasilan implementasinya akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara ambisi substitusi energi fosil dan kemampuan ekonomi nasional menopang kebutuhan program secara berkelanjutan.
Ervinna/DSR