Jakarta, Pemerintah berencana kembali merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan mengubah komposisi pembangkit listrik, termasuk meningkatkan porsi pembangkit berbasis gas bumi. Revisi tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026 atau sebelum memasuki 2027.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, rencana penyesuaian RUPTL telah dibahas secara intensif bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero).
“Revisi RUPTL ini kita harapkan sebelum 2027. Akhir 2026 ini sudah bisa kita selesaikan,” ujar Yuliot dalam keterangannya pada (14/11/2026).
Menurut Yuliot, salah satu faktor yang mendorong revisi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan gas bumi domestik. Kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas sebagai sumber energi pembangkit listrik, khususnya di sejumlah wilayah yang memiliki dukungan pasokan dan infrastruktur memadai.
“Misalnya untuk beberapa pembangkit mungkin kita juga berdasarkan ketersediaan gas. Ada tambahan gas itu justru kita dorong untuk beberapa daerah tertentu pembangkitnya menggunakan gas,” katanya.
Ekonomi Proyek dan Infrastruktur Jadi Penentu
Meski membuka ruang lebih besar bagi pembangkit gas, pemerintah menegaskan bahwa perubahan bauran pembangkit tidak bisa dilakukan semata-mata berdasarkan ketersediaan pasokan energi. Aspek keekonomian proyek, biaya produksi listrik, serta kesiapan infrastruktur distribusi gas tetap menjadi pertimbangan utama.
Yuliot menekankan, perbandingan biaya pokok produksi (BPP) antara pembangkit batu bara dan gas harus diperhitungkan secara cermat agar perubahan komposisi pembangkit tidak meningkatkan beban keuangan PLN.
Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah jaringan pipa gas. Pemerintah, kata dia, tengah merencanakan pembangunan jaringan pipa yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, Solo, hingga Bandung, Jawa Barat.
“Ya, tentu kita akan lihat keekonomian. Jadi kalau batu bara berapa biaya pokok produksinya, kalau gas itu berapa biaya pokok produksinya, itu juga kita kaitkan dengan ketersediaan infrastruktur,” tegasnya.
Dengan demikian, realisasi penambahan pembangkit gas akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan kesinambungan pasokan sekaligus menyiapkan jaringan distribusi yang dibutuhkan.
Target Kapasitas 69,5 GW Tidak Berubah
Yuliot memastikan revisi RUPTL tidak akan mengubah target total penambahan kapasitas pembangkit listrik yang telah direncanakan, yakni sekitar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034.
Penyesuaian akan difokuskan pada komposisi teknologi pembangkit, jaringan transmisi, serta pembangunan gardu induk. Salah satu skenario yang tengah dipertimbangkan adalah menggeser sebagian rencana pembangkit batu bara menjadi pembangkit berbahan bakar gas.
“Ada rencana penyesuaian untuk pembangkit lain. Itu kan ada pergeseran yang tadinya batu bara menjadi gas, itu perlu penyesuaian di RUPTL. Perencanaan untuk kapasitas sudah ada sekitar 69,5 gigawatt. Jadi tinggal jenis pembangkit dan juga transmisi dan gardu induk yang perlu disesuaikan,” jelas Yuliot.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa arah perencanaan ketenagalistrikan nasional masih terbuka terhadap penyesuaian teknologi dan sumber energi, dengan mempertimbangkan dinamika pasokan energi domestik serta kebutuhan sistem kelistrikan.
Proyek PLTS 100 GW Tetap Dilanjutkan
Di sisi lain, pemerintah memastikan komitmen pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 GW tetap berlanjut. Setelah peresmian proyek PLTS di Bali, pemerintah mulai mengidentifikasi sejumlah wilayah potensial lainnya, termasuk Sulawesi dan Kalimantan.
Yuliot mengatakan, ketersediaan lahan, intensitas radiasi matahari, serta kesiapan infrastruktur menjadi sejumlah faktor yang diperhitungkan dalam menentukan lokasi pengembangan PLTS berikutnya.
“Untuk daerah lain, kita juga sudah melihat di beberapa daerah. Misalnya di Sulawesi sudah ada ketersediaan lahan. Jadi ini untuk intensitas cahaya, kemudian infrastruktur yang diperlukan,” ujarnya.
Khusus di Pulau Jawa, pemerintah tengah mengkaji potensi pembangunan PLTS di atas lahan sekitar 700 hektare di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Dengan asumsi kebutuhan lahan satu hektare untuk setiap satu megawatt (MW) kapasitas terpasang, kawasan tersebut berpotensi menampung pembangkit surya hingga 700 MW.
“Untuk Jawa ini ada yang mengusulkan kemarin, lahan tersedia sekitar 700 hektare. Berarti kalau satu hektare satu megawatt, kita bisa dapat 700 megawatt. Jadi ini kita lagi identifikasi ketersediaan lahan secara keseluruhan,” ungkapnya.
Lahan tersebut sebelumnya direncanakan untuk pembangunan industri semen. Namun, proyek tersebut tidak berlanjut akibat persoalan perizinan lingkungan. Pemerintah kini melihat kawasan itu sebagai salah satu alternatif lokasi pengembangan energi surya.
“Di Grobogan. Kalau ini yang rencana untuk tempo hari untuk semen itu kan tidak jadi digunakan karena permasalahan lingkungan. Jadi, pemanfaatannya bisa kita maksimalkan untuk PLTS,” tandas Yuliot.
Dengan revisi RUPTL yang ditargetkan selesai akhir 2026, pemerintah menghadapi tantangan untuk menyelaraskan penambahan pembangkit gas, pengembangan energi surya, serta kesiapan jaringan transmisi dan distribusi. Konsistensi antara target kapasitas, keekonomian pembangkitan, dan ketersediaan infrastruktur akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi rencana ketenagalistrikan nasional hingga 2034.
Ervinna/DSR