Jakarta, PT PLN (Persero) memperkuat kemitraan strategis dengan lembaga keuangan internasional dan mitra pembangunan global guna mempercepat realisasi program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW). Program strategis pemerintah tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat transformasi Indonesia menuju industrialisasi hijau.
Penguatan kolaborasi tersebut menjadi salah satu agenda pembahasan dalam sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada rangkaian Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Forum bertajuk “Indonesia’s Path to Climate Resilience: Strengthening Climate Resilience through Collaborative Action and a Strategic Net Zero Pathway” itu mempertemukan unsur pemerintah, PLN, lembaga keuangan internasional, serta mitra pembangunan untuk membahas strategi percepatan transisi energi nasional.
Pembahasan berfokus pada penguatan ekosistem investasi, pemanfaatan teknologi, pertukaran keahlian, serta kesiapan infrastruktur yang menjadi prasyarat utama keberhasilan program PLTS 100 GW.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa program PLTS 100 GW memiliki arti strategis yang melampaui agenda transisi energi. Menurutnya, pengembangan energi surya dapat menjadi penggerak industrialisasi nasional, memperkuat kemandirian energi, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekonomi rendah karbon.
Ia memperkirakan transformasi energi tersebut berpotensi membuka sekitar 4 juta lapangan pekerjaan hingga 2030.
Eddy menjelaskan, implementasi program dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal pengembangan kapasitas sebesar 35 gigawatt peak (GWp) yang ditargetkan selesai pada 2029. Target tersebut juga berkaitan dengan arah perencanaan ketenagalistrikan nasional melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2034.
Dalam rencana tersebut, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 52,9 GW di antaranya berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
“Program 100 GW tenaga surya ini membutuhkan pendanaan, keahlian, dan mitra untuk mewujudkannya. Kebutuhan investasinya bukan kesenjangan pendanaan, melainkan undangan terbuka bagi para investor. Karena itu, kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar komitmen dan investasi global dapat benar-benar terealisasi,” ujar Eddy, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, pada (14/11/2026).
Sementara itu, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Edwin Nugraha Putra, mengatakan PLN mengambil peran strategis dalam menerjemahkan agenda transisi energi pemerintah ke dalam proyek-proyek konkret. Langkah tersebut mencakup pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), penguatan jaringan transmisi, serta perluasan kemitraan internasional untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
PLN menargetkan pencapaian Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Dalam RUPTL 2025–2034, perusahaan menargetkan 76 persen dari tambahan kapasitas pembangkit baru berasal dari energi terbarukan.
“PLN tidak dapat menjalankan transisi energi sendirian. Diperlukan kolaborasi global untuk menghadirkan pendanaan, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan dalam membangun sistem ketenagalistrikan yang semakin bersih dan andal. Hingga 2025, PLN telah menambahkan sekitar 2,1 GW kapasitas pembangkit EBT. Pada 2026, PLN juga menyiapkan kontrak pengembangan proyek EBT dengan total kapasitas 10,23 GW,” ungkap Edwin.
Dukungan internasional juga tercermin dari komitmen pendanaan sebesar US$2,94 miliar yang melibatkan enam mitra strategis, yakni World Bank, KfW, Asian Development Bank (ADB), Agence Française de Développement (AFD), Export Finance Australia, dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembiayaan transisi energi sekaligus meningkatkan kesiapan infrastruktur jaringan agar mampu mengakomodasi pertumbuhan pembangkit berbasis energi terbarukan.
Namun, ketersediaan pendanaan bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan proyek energi bersih. Kepastian pasar, mekanisme pembelian listrik, efisiensi perizinan, dan kesiapan jaringan transmisi juga menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara terintegrasi.
Regional Program Coordinator Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP), Fritzie Vergel, menilai target PLTS 100 GW memberikan sinyal kuat bagi investor internasional mengenai arah transformasi energi Indonesia.
Menurutnya, dukungan pendanaan dari mitra pembangunan telah tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap proyek memiliki kepastian pembelian listrik (offtake), proses perizinan yang lebih sederhana, serta infrastruktur transmisi yang siap mendukung peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan.
“Pendanaan untuk transisi energi sebenarnya tersedia. Agar menjadi proyek nyata, kita perlu kepastian offtake, proses perizinan yang lebih efisien, dan jaringan transmisi yang sejalan dengan pertumbuhan pembangkit EBT. Di sinilah kolaborasi antara pemerintah, utilitas, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan memainkan peran penting,” jelas Fritzie.
Penguatan kemitraan global tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas pembangkit, tetapi juga oleh kemampuan Indonesia membangun ekosistem investasi dan infrastruktur yang mampu mengubah komitmen menjadi proyek nyata.
Bagi PLN, percepatan pengembangan energi surya merupakan bagian dari transformasi sistem ketenagalistrikan nasional menuju pasokan energi yang lebih bersih, andal, dan berkelanjutan.
Lebih jauh, program ini berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok industri energi bersih, serta pengembangan kapasitas teknologi dalam negeri.
Dengan demikian, agenda PLTS 100 GW tidak semata-mata menjadi proyek penambahan kapasitas pembangkit listrik, melainkan juga bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk membangun fondasi industrialisasi hijau, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan daya saing nasional di tengah percepatan transformasi ekonomi global.
Ervinna/DSR