MediaPers.com : JAKARTA BARAT : Sesuai dengan Instruksi dan kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh kedua belah pihak baik dari PT AMS maupun dari pengelola CBD untuk lakukan pertemuan sekaligus sosialisasi terhadap warga yang dilaksanakan di Halaman Pos Keamanan CBD pada hari Jum’at 30/10/ 2026 pukul 15 : 30 WIB. hingga selesai
Sekretaris Paguyuban CBD Hendrik menyampaikan penolakan terhadap rencana penerapan parkir berbayar di lingkungan CBD. Ia menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kenyamanan warga, serta manfaat nyata yang akan diterima apabila sistem parkir berbayar diberlakukan.
Dalam penyampaiannya, Sekretaris Paguyuban CBD mempertanyakan latar belakang dan tujuan penerapan parkir berbayar. Menurutnya, apabila kebijakan tersebut tidak memiliki dasar yang logis dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka pelaksanaannya sebaiknya tidak diteruskan.
“Kalau itu tidak logis dan tidak sesuai aspirasi masyarakat, mohon jangan diteruskan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan keamanan lingkungan yang selama ini telah diupayakan bersama oleh warga.
Menurutnya, masyarakat telah melakukan berbagai langkah untuk menciptakan keamanan, termasuk membangun pagar dan meningkatkan pengawasan lingkungan.
Namun, ia menilai penerapan parkir berbayar belum tentu memberikan kenyamanan bagi warga. Meski sistem tersebut diklaim dapat meningkatkan keamanan, menurutnya, aspek kenyamanan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
“Bapak mau bikin aman, kita, Pak. Tapi Bapak tidak bikin nyaman. Bayar, Pak, juga mengurangi penghasilan,” ungkapnya dalam forum tersebut.
Sekretaris Paguyuban CBD menegaskan bahwa warga pada prinsipnya menginginkan lingkungan yang aman sekaligus nyaman. Oleh karena itu, ia menyatakan penolakan terhadap rencana penerapan parkir berbayar yang dinilai belum memberikan kejelasan mengenai manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
Selain itu, ia meminta agar warga diberikan kesempatan untuk memahami gambaran keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut secara terbuka. Menurutnya, penjelasan mengenai sistem parkir berbayar harus disampaikan secara transparan sebelum keputusan diambil.
Ia juga mempertanyakan kompensasi yang akan diterima masyarakat apabila kebijakan tersebut diterapkan.
“Tujuannya apa? Apa yang kami dapat sebagai kompensasinya?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perlu ada kesepakatan antara warga dan pihak pengembang sebelum menentukan sistem pengelolaan parkir.
Menurutnya, warga dan pengembang sebaiknya duduk bersama untuk membahas mekanisme pengelolaan serta menentukan pihak yang akan bertanggung jawab.
Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi hal penting agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan persoalan baru di lingkungan.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penolakan warga bukan semata-mata berkaitan dengan sistem pembayaran parkir, melainkan juga menyangkut kenyamanan, keamanan, transparansi, serta kejelasan manfaat dan kompensasi bagi masyarakat.
Warga berharap rencana penerapan parkir berbayar dapat dikaji kembali dengan mengedepankan musyawarah dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum keputusan final diambil.
Rham/Red
Tim Publikasi 014