MediaPers.com : JAKARTA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) menggelar aksi penyampaian pernyataan sikap di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.41 WIB tersebut diikuti sekitar sembilan orang massa aksi dengan penanggung jawab Husen Kartono.
Dalam aksinya,
TBBR menyampaikan penolakan terhadap gugatan yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat terkait perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026 mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini tengah berproses di Mahkamah Konstitusi.
Melalui spanduk yang dibentangkan di depan Gedung MK, massa menyuarakan penolakan terhadap gugatan yang berkaitan dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya ketentuan pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal.
Spanduk tersebut memuat pernyataan, “Kami menolak tegas gugatan Bima Sadiropa Sijabat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Peninjauan Kembali (PK) Pasal 69 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pengecualian Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar bagi Kearifan Lokal.”
Dalam kegiatan tersebut, massa aksi membawa sejumlah alat peraga berupa bendera aliansi, spanduk, guci, dan dupa sebagai bagian dari penyampaian aspirasi.
Berdasarkan rangkaian kegiatan, massa TBBR tiba di depan Gedung Mahkamah Konstitusi pada pukul 09.39 WIB.
Dua menit kemudian, aksi dimulai dengan membentangkan spanduk sebagai bentuk pernyataan sikap. Selain menyampaikan aspirasi, massa juga menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang menjadi perhatian mereka.
Sekitar pukul 10.00 WIB, kegiatan penyampaian aspirasi dinyatakan selesai. Massa kemudian melipat kembali spanduk dan menunggu di area lobi parkiran Gedung Mahkamah Konstitusi.
Selama berlangsungnya kegiatan, situasi di sekitar lokasi terpantau aman dan kondusif. Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian pendapat TBBR dalam menyikapi proses pengujian perkara terkait ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Red **
