Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pembentukan Tim Koordinasi penanganan 13 perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) maupun kewenangan Kejaksaan Agung.
Yusril menyatakan, tim tersebut dibentuk untuk menyamakan persepsi, standar, dan prosedur hukum antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang selama ini menghadapi hambatan.
Menurut dia, pemerintah melalui Kemenko Kumham Imipas hanya menjalankan fungsi koordinasi guna mengidentifikasi persoalan prosedural yang menyebabkan sejumlah hasil penyelidikan Komnas HAM belum dapat ditindaklanjuti hingga ke tahap Pengadilan HAM.
“Tugas Kemenko adalah melakukan koordinasi untuk mencari tahu apa sebabnya hasil penyelidikan Komnas HAM sebagian besar mandeg di Kejaksaan dan mencari jalan keluar mengatasinya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan tugas dan kewenangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM, sementara penyidikannya kepada Kejaksaan Agung,” kata Yusril dalam keterangannya pada (10/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan mendasar yang perlu diselesaikan adalah perbedaan pemahaman mengenai standar pembuktian dan prosedur hukum antara lembaga penyelidik dan penyidik. Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, sedangkan Kejaksaan Agung berwenang melaksanakan penyidikan sekaligus penuntutan dalam perkara pelanggaran HAM berat.
Yusril menilai, tanpa kesamaan pemahaman mengenai mekanisme tersebut, hasil penyelidikan Komnas HAM berpotensi terus menghadapi kendala ketika diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.
“Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, tetapi prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang menjadi tugas penyelidikan dan apa yang menjadi tugas penyidikan. Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan,” ujarnya.
Yusril mengungkapkan, salah satu persoalan yang melatarbelakangi pembentukan tim koordinasi adalah perbedaan sistem kerja antara penanganan perkara pidana umum dan perkara pelanggaran HAM berat.
Selama ini, Kejaksaan terbiasa menangani proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem yang berada pada satu atap, baik melalui penyidik kepolisian maupun penyidik kejaksaan. Sementara itu, dalam perkara pelanggaran HAM berat, kewenangan penyelidikan dan penyidikan secara khusus dipisahkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Dalam mekanisme tersebut, Komnas HAM bertindak sebagai penyelidik, sedangkan Kejaksaan Agung menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan. Perbedaan kewenangan serta mekanisme kerja inilah yang, menurut Yusril, perlu dijembatani melalui koordinasi antarlembaga.
Ia menegaskan, koordinasi pemerintah dengan lembaga negara bukanlah bentuk intervensi selama tidak menyentuh substansi kewenangan dan independensi masing-masing institusi.
Yusril mencontohkan, pemerintah juga kerap melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan Mahkamah Agung (MA), sepanjang berkaitan dengan persoalan prosedural.
“Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan bahkan dengan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga. Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut,” katanya.
Ia bahkan menyarankan agar tim tersebut lebih tepat disebut sebagai Tim Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur, bukan kelompok kerja yang membahas atau mengambil alih substansi kewenangan penyelidik dan penyidik.
“Saya lebih suka menamai tim ini sebagai Tim Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur, bukan Pokja yang membahas substansi kewenangan penyelidik dan penyidik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan,” tambahnya.
Dalam keterangannya, Yusril juga menyinggung ketidakhadiran Amirudin dalam rapat koordinasi yang membahas penanganan perkara pelanggaran HAM berat tersebut.
Ia mengaku memiliki kesan bahwa pemahaman Amirudin terhadap substansi pembahasan dalam rapat belum sepenuhnya sesuai dengan maksud koordinasi yang dilakukan pemerintah. Karena itu, Yusril merasa perlu memberikan penjelasan secara terbuka melalui keterangan tertulis.
“Pak Amirudin tidak hadir dalam rapat koordinasi tadi. Kesan saya, pemahaman beliau terhadap apa yang tadi dibahas dalam rapat bias, sehingga saya menjelaskan substansi rapat dengan rilis di atas,” imbuhnya.
Yusril berharap koordinasi yang dibangun pemerintah dapat menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai hambatan hukum dan prosedural yang selama ini menghambat penuntasan perkara pelanggaran HAM berat.
Ia menegaskan, tujuan akhirnya bukan sekadar menyamakan persepsi antarlembaga, melainkan memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan kepastian terhadap penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
13 Kasus HAM Berat Menjadi Perhatian Pemerintah
Berikut 13 peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat yang menjadi perhatian pemerintah:
1. Peristiwa 1965–1966.
2. Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus).
3. Peristiwa Talangsari.
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos-pos Lainnya di Aceh.
5. Peristiwa Penghilangan Secara Paksa (1997–1998).
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
7. Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet (1998–1999).
9. Peristiwa Simpang KKA Aceh.
10. Peristiwa Timor Timur.
11. Peristiwa Tanjung Priok.
12. Peristiwa Wasior, Papua.
13. Peristiwa Wamena, Papua.
Pembentukan tim koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penyelesaian perkara-perkara pelanggaran HAM berat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjembatani perbedaan prosedur tanpa mengurangi independensi lembaga penegak hukum serta memastikan setiap perkara memperoleh tindak lanjut sesuai hukum.
Ervinna/DSR