Jakarta – Wakil Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu (PBB) Bidang Organisasi, Bernard Sihombing menegaskan bahwa proses demokrasi internal organisasi di tingkat daerah harus berjalan secara alami tanpa intervensi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) sebagai peninjau. Menurut Bernard, PBB saat ini tengah menjalani proses kaderisasi yang semakin matang dan membutuhkan penguatan pemahaman organisasi di seluruh tingkatan kepengurusan.
“Organisasi kemasyarakatan ini sedang berjalan dengan baik. Dalam proses kaderisasi memang masih banyak pemahaman tentang persidangan yang harus kita saling bagikan dan tambah bersama, supaya ke depan bisa lebih baik lagi,” ujar Bernard.
Ia menilai berbagai masukan yang muncul dalam forum organisasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat di tubuh PBB. Karena itu, DPP disebut tidak lagi memiliki kepentingan menentukan figur ketua di daerah.
“Kami tidak punya kepentingan menunjuk seorang ketua. Itu mungkin terjadi di periode awal karena masa pembentukan organisasi. Setelah lima tahun berproses, biarlah berjalan dengan mekanisme demokrasi. Biarkan mereka memilih siapa yang layak menjadi pimpinan di daerah masing-masing,” tegasnya.
Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Kerangka Kerja
Bernard juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus daerah. Menurutnya, pada periode awal pembentukan organisasi belum terdapat indikator kinerja atau parameter yang jelas untuk mengukur capaian program kerja.
Karena itu, kata dia, PBB kini mendorong adanya sidang komisi dalam Musda untuk menyusun kerangka kerja lima tahun ke depan bagi pengurus baru.
“Ke depan harus ada parameter yang menjadi indeks pengukuran pencapaian program kerja. Dengan begitu, kader di daerah dapat melakukan evaluasi secara objektif terhadap kepemimpinan yang berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, mekanisme tersebut akan memberi ruang bagi kader untuk menilai apakah seorang ketua layak dipertahankan atau diganti pada periode berikutnya.
Soroti Kehadiran DPC dalam Musda
Dalam kesempatan itu, Bernard turut menyoroti kehadiran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) pada pelaksanaan Musda tingkat DKI Jakarta. Dari lima DPC yang ada, tiga di antaranya hadir dalam kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan, DPC Jakarta Pusat telah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran karena alasan keluarga, sementara DPC Jakarta Barat tidak memberikan konfirmasi.
“Walaupun berhalangan hadir, sebenarnya masih bisa didelegasikan kepada pengurus lainnya. Ini juga bagian dari proses kaderisasi dan penguatan pendekatan personal di internal organisasi,” katanya.
Bernard menyebut, program kaderisasi akan diperkuat melalui DPD yang kemudian diteruskan ke tingkat DPC. Saat ini, PBB telah memiliki 34 DPD di seluruh Indonesia.
Ia berharap kepemimpinan di DPD DKI Jakarta dapat terbentuk secara solid demi memperkuat posisi organisasi di ibu kota.
“Kita berharap bagaimana bersama-sama membesarkan PBB di DKI Jakarta karena ini ibu kota negara. Parameter organisasi juga ada di sini,” ujarnya.
Dorong Penguatan Ekonomi Kader
Selain penguatan organisasi, Bernard menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi kader. Menurutnya, keberadaan organisasi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan anggotanya.
“Harus ada penguatan ekonomi bagi anggota. Jangan sampai anggota hanya mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya tanpa ada dampak positif yang dirasakan. Organisasi juga harus mampu menjadi ruang pemberdayaan,” tegasnya.
Ia memastikan penguatan ekonomi kader telah menjadi perhatian DPP dan akan dijalankan hingga ke tingkat daerah melalui program-program organisasi yang telah disusun.
“Saya sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi organisasi siap menjalankan arahan tersebut,” tutup Bernard.(rosmauli/rfn)
