Institut Agama Buddha Negeri Pertama di Indonesia Akan Hadir di Kabupaten Tangerang, HIKMAHBUDHI Minta Perhatian Lebih dari Bupati

Berita3,122 views

Tangerang, — Pengurus Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) melaksanakan audiensi dengan Bupati Tangerang sebagai bentuk silaturahmi sekaligus menjalankan peran sebagai agent of control terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Tangerang.

Dalam audiensi tersebut, HIKMAHBUDHI menyampaikan sejumlah isu strategis, baik yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan maupun persoalan umum di daerah. Dari sisi keagamaan, HIKMAHBUDHI menyoroti kondisi umat Buddha di Kabupaten Tangerang yang jumlahnya mencapai kurang lebih 80.000 jiwa, namun hingga saat ini belum memiliki guru Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengajar pendidikan agama Buddha di sekolah-sekolah, khususnya sekolah negeri. Bahkan, saat ini penyelenggara Buddha di Kabupaten Tangerang harus merangkap tugas sebagai tenaga pengajar dengan berpindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya.

Selain itu, masih terdapat sekitar 40 rumah ibadah umat Buddha yang belum terdaftar secara resmi akibat kendala administratif. Hal ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar hak beribadah umat dapat terpenuhi secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sektor pendidikan, HIKMAHBUDHI juga mendorong agar Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Sriwijaya sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri berbasis keagamaan Buddha di Kabupaten Tangerang dapat memperoleh perhatian dan dukungan lebih dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Terlebih, pada tahun ini STABN Sriwijaya direncanakan akan bertransformasi menjadi institut, sehingga membutuhkan dukungan yang lebih besar dalam penguatan kelembagaan, sarana prasarana, serta peningkatan kualitas pendidikan.

Tidak hanya itu, HIKMAHBUDHI turut menyoroti persoalan lingkungan dan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Permasalahan sampah yang masih sering terlihat di ruas-ruas jalan di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang menjadi perhatian serius karena berdampak pada kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Selain itu, HIKMAHBUDHI juga menyoroti masih adanya truk tambang yang kerap melanggar Peraturan Bupati (Perbup) terkait operasional dan jalur yang telah ditentukan, sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan serta memperburuk kondisi infrastruktur.

Permasalahan banjir yang masih terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Tangerang juga menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut. Dalam hal ini, HIKMAHBUDHI bahkan menyatakan kesiapan untuk turut terlibat langsung membantu di lapangan apabila diperlukan, sebagai bentuk kontribusi nyata pemuda dalam membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Trio Anggara, selaku putra daerah Kabupaten Tangerang sekaligus Ketua PC HIKMAHBUDHI Tangerang Selatan, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap daerah asalnya.
“Kami hadir tidak hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga ingin menjadi bagian dari solusi. Sebagai putra daerah, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal dan mendorong kemajuan Kabupaten Tangerang, baik dari sisi keagamaan, pendidikan, maupun lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Wahyu Triyono, selaku Ketua PC HIKMAHBUDHI Kabupaten Tangerang, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan yang dihadapi umat Buddha dan masyarakat secara umum.
“Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara konkret. Mulai dari kebutuhan guru agama Buddha, legalitas rumah ibadah, hingga persoalan sampah, truk tambang, dan banjir yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Tangerang menyambut baik masukan yang disampaikan dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti serta meningkatkan perhatian terhadap berbagai isu yang diangkat, baik dalam aspek keagamaan, pendidikan, lingkungan, maupun infrastruktur.

Audiensi ini diharapkan menjadi momentum awal dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dalam mewujudkan Kabupaten Tangerang yang lebih tertata, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Ferry)