JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI), Dwi Poernomo, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah harus tetap ditempatkan dalam bingkai harmonisasi kebangsaan dan semangat perbaikan.
Menurut Dwi, kritik bukanlah bentuk perlawanan yang merusak melalui adu domba maupun hinaan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari tanggung jawab moral warga negara, khususnya pelajar dan mahasiswa, untuk memastikan kebijakan publik berjalan secara adil, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.
“Dalam situasi sosial-politik yang dinamis, mahasiswa memiliki peran penting sebagai pengawal nurani masyarakat. Ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui forum diskusi, pernyataan sikap, maupun aksi, pemerintah perlu melihatnya sebagai energi demokrasi,” ujar Dwi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Ia menilai berbagai aksi mahasiswa yang muncul belakangan ini menunjukkan adanya keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, kebijakan energi, hingga tata kelola sejumlah program prioritas pemerintah.
Terkait aksi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta pada 12 Juni 2026 dengan sejumlah tuntutan mengenai kondisi ekonomi, harga bahan bakar minyak (BBM), dan evaluasi kebijakan pemerintah, Dwi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik.
“Negara demokratis membutuhkan ruang dialog yang terbuka. Pemerintah perlu menjawab kritik dengan data, kebijakan yang terukur, dan perbaikan nyata,” katanya.
Meski demikian, ia juga mengingatkan mahasiswa agar menjaga gerakan tetap damai, tertib, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Harmonisasi tidak berarti diam terhadap persoalan. Harmonisasi berarti menyampaikan kritik secara rasional, beretika, dan tidak merusak persatuan,” ujarnya.
Soroti Kondisi Ekonomi
Di bidang ekonomi, Dwi menyoroti pentingnya pemerintah menjaga keseimbangan antara capaian makroekonomi dan kondisi riil masyarakat.
Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year). Namun, secara kuartalan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen.
“Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, tetapi tekanan ekonomi belum sepenuhnya hilang dari kehidupan masyarakat,” kata Dwi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, tersedianya lapangan kerja yang layak, serta biaya hidup yang lebih terkendali.
“Pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal dan moneter tidak hanya terlihat baik dalam laporan resmi, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh petani, buruh, mahasiswa, pelaku UMKM, dan keluarga miskin,” ujarnya.
Evaluasi Program MBG
Selain ekonomi, Dwi juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui program tersebut memiliki tujuan yang baik, yakni meningkatkan kualitas gizi anak dan membangun sumber daya manusia sejak dini.
Namun, menurutnya, program berskala besar seperti MBG memerlukan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang optimal.
“Badan Gizi Nasional memang telah menerbitkan petunjuk teknis penyelenggaraan MBG sebagai dasar pelaksanaan program. Namun petunjuk teknis saja tidak cukup jika pengawasan di lapangan tidak berjalan maksimal,” katanya.
Dwi mendorong pemerintah untuk membuka informasi secara transparan terkait standar gizi, keamanan pangan, mekanisme pengadaan, biaya per porsi, kualitas penyedia dapur, hingga sistem pengaduan masyarakat.
Ia menilai transparansi penting agar program sosial tidak menimbulkan persoalan baru seperti pemborosan anggaran, ketimpangan distribusi, maupun rendahnya kualitas layanan.
Ingatkan Tata Kelola KDMP
Dwi juga menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, secara konsep program tersebut dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi desa.
Meski demikian, ia mengingatkan agar koperasi tidak hanya dijadikan proyek administratif semata.
“Koperasi harus tumbuh dari kebutuhan masyarakat desa. Prinsip-prinsip koperasi seperti partisipasi sukarela, demokrasi ekonomi, kemandirian, dan manfaat bersama harus tetap dijaga,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memastikan KDMP tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga memperhatikan kualitas manajemen, akuntabilitas, serta dampak ekonominya bagi masyarakat.
Kritik Harus Konstruktif
Dalam pandangan HIKMAHBUDHI, kritik terhadap kebijakan ekonomi, MBG, maupun KDMP harus diarahkan pada upaya perbaikan, bukan sekadar penolakan.
Dwi mendorong pemerintah untuk melakukan audit program secara berkala, memperkuat sistem pengawasan, melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil, serta membuka ruang evaluasi publik.
“Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Tidak cukup hanya mengukur serapan anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dwi menegaskan HIKMAHBUDHI berada pada posisi yang kritis sekaligus konstruktif dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
“Mahasiswa harus menjadi penyejuk di tengah kegelisahan masyarakat. Kita boleh keras dalam gagasan, tetapi tetap santun dalam tindakan. Kita boleh mengkritik pemerintah, tetapi tujuan akhirnya harus tetap sama, yaitu memperbaiki kehidupan rakyat dan menjaga keutuhan bangsa,” tegasnya.
Menurut Dwi, harmonisasi bukan berarti menutup mata terhadap persoalan, melainkan kemampuan untuk berdialog, saling mendengar, dan bersama-sama mencari solusi.
“HIKMAHBUDHI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga demokrasi tetap sehat, damai, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
GPM DKI Jakarta Apresiasi Sikap Sekjen HIKMAHBUDHI
Sementara itu, Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Provinsi DKI Jakarta, Robert Siagian, memberikan apresiasi terhadap pandangan yang disampaikan Dwi Poernomo.
Menurut Robert, kritik dan masukan yang disampaikan HIKMAHBUDHI bertujuan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan program-program pemerintah.
“Apa yang disampaikan Dwi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah ke depan,” kata Robert.
Meski demikian, ia berharap kritik yang disampaikan juga disertai dengan solusi yang konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara.
“Mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat adalah langkah positif. Namun, kritik tersebut juga harus diiringi dengan solusi terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya terkait kebijakan ekonomi,” ujarnya.
“Mengkritisi boleh, tetapi harus ada solusi,” tutup Robert. (rfn)