JAKARTA — Mediapers.com. Kualitas pelayanan publik di Jakarta Barat kembali mendapat pengakuan nasional. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat meraih Opini Kualitas Tertinggi dalam penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya.
Dalam penilaian tersebut, Jakarta Barat memperoleh nilai akumulasi 89,54, sehingga menempatkan wilayah ini sebagai salah satu dari tujuh kota terbaik nasional dalam pelayanan publik. Penilaian dilakukan pada November 2025 dengan mengukur standar pelayanan, kepatuhan administrasi, serta respons terhadap pengaduan masyarakat.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan, di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (5/3).
“Nilai ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Dedy.
Unit Layanan Jakarta Barat Raih Nilai Tinggi
Dalam penilaian Ombudsman, sejumlah unit layanan di Jakarta Barat mencatatkan hasil yang sangat baik.
Suku Dinas Sosial Jakarta Barat memperoleh nilai 93,73 dengan kategori Sangat Baik. Sementara RSUD Kembangan meraih nilai 91,68 dengan kategori Sangat Baik. Adapun SDN 08 Pagi Joglo mencatat nilai 83,23 dengan kategori Baik.
Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik Jakarta Barat di berbagai sektor strategis, mulai dari pelayanan sosial, kesehatan, hingga pendidikan.
Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Layanan
Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam melakukan reformasi birokrasi Jakarta Barat serta penguatan digitalisasi layanan publik.
Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong sistem pelayanan yang adaptif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
“Prestasi ini merupakan buah dari transformasi budaya kerja dan percepatan digitalisasi layanan publik. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan,” kata Iin.
Rekomendasi Ombudsman untuk Peningkatan Layanan
Meski memperoleh nilai tinggi dalam penilaian Ombudsman Jakarta, sejumlah rekomendasi tetap diberikan untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan.
Rekomendasi tersebut meliputi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB, integrasi sistem pengaduan internal dengan aplikasi SP4N-LAPOR! agar seluruh laporan masyarakat terpantau dalam satu sistem nasional., serta peningkatan respons cepat terhadap keluhan masyarakat.
Ombudsman menilai pengawasan berkelanjutan menjadi faktor penting agar kualitas pelayanan publik Jakarta Barat tetap terjaga dan terus meningkat.
Komitmen Menjaga Standar Pelayanan
Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Fajar Laksono menyampaikan apresiasi atas penilaian objektif yang diberikan Ombudsman.
Ia menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan hanya meraih nilai tinggi, tetapi menjaga konsistensi kualitas pelayanan setiap hari.
“Kami berterima kasih atas evaluasi yang konstruktif. Ke depan kami akan terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi agar standar pelayanan publik tetap terjaga,” ujar Fajar.
Dengan capaian ini, Pemkot Jakarta Barat dinilai berhasil memperkuat reputasi sebagai wilayah dengan tata kelola pelayanan publik Jakarta Barat yang baik. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik dapat berjalan seiring untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.(red)
