CIANJUR – Fenomena pejabat publik yang terlena oleh jabatan dan kekuasaan dinilai berdampak langsung pada menurunnya empati terhadap masyarakat, potensi penyalahgunaan wewenang, hingga rusaknya kepercayaan publik. Hal tersebut disoroti tajam oleh Ketua Umum Yayasan Sosial Justice Nusantara (YSJN) sekaligus ketua umum LBH Sosial Justice Nusantara, Niko Apriliandi, S.H.
Pernyataan ini disampaikan Niko mengingat posisinya yang tergabung bersama Gerakan Aliansi Masyarakat (GERAM) salah satu elemen yang dahulu turut berjuang habis-habisan bersama aliansi lainnya dalam memenangkan pasangan Bupati Cianjur Wahyu dan Wakil Bupati Ramzi pada Pilkada 2024.
Menurut Niko, saat ini publik kerap dipertontonkan dengan persoalan penempatan pejabat yang diduga tidak sesuai dengan disiplin ilmu atau bidang keahliannya. Kondisi ini dikhawatirkan membuat roda birokrasi berjalan tidak optimal.
“Saat ini diduga para pejabat ada yang salah menempatkan jabatan atau tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Apa memang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka jadi tidak simpati kepada awak media maupun organisasi kemasyarakatan (ormas)?” ujar Niko, Kamis (12/11/2026).
Sikap terlena atau “silau” terhadap fasilitas dan kekuasaan, lanjut Niko, membawa konsekuensi serius bagi stabilitas birokrasi maupun kesejahteraan masyarakat luas. Ia menilai Bupati Cianjur perlu segera mengambil langkah konkret seiring berjalannya waktu, agar masyarakat dapat benar-benar merasakan dan memahami arah visi “Cianjur Era Baru”.
Lebih lanjut, YSJN dan LSM GERAM memetakan sejumlah dampak negatif yang timbul apabila pengawasan terhadap pejabat publik melemah:
1. Hilangnya Empati dan Kepekaan Sosial
Kekuasaan yang tidak terkendali dapat menggeser nilai moral, sehingga pejabat gagal memahami kesulitan rakyat kecil dan memicu ketidakadilan sosial.
2. Gaya Hidup Mewah (Flexing) yang Melukai Hati Rakyat
Tindakan pejabat atau orang dekatnya yang memamerkan harta dan bersikap arogan akan memicu kemarahan warga, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang.
3. Penyalahgunaan Wewenang dan Dugaan Korupsi
Tuntutan gaya hidup tinggi yang dibarengi lemahnya pengawasan sering kali mendorong pejabat melakukan praktik penyalahgunaan wewenang atau memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi.
4. Runtuhnya Kepercayaan Publik
Perilaku pejabat yang jauh dari keteladanan membuat masyarakat menjadi apatis dan kehilangan rasa percaya terhadap institusi pemerintah.
”Makanya sampai saat ini, masih saja ada aksi unjuk rasa dari masyarakat yang datang ke Pemda Cianjur,” tegas Niko.
Melalui kritik konstruktif ini, YSJN dan GERAM berharap kepemimpinan Bupati Cianjur dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penataan birokrasi dan kedisiplinan pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur, demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, berpihak kepada rakyat, serta menjaga marwah kemenangan yang telah diperjuangkan bersama.
(Asdon )