Jakarta, Praktik pembuangan sampah ilegal di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kembali menjadi sorotan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemukan sekitar 5.000 meter persegi atau setengah hektare area Hutan Kota Kepanduan, Penjaringan, Jakarta Utara, telah dimanfaatkan sebagai lokasi pembuangan sampah ilegal.
Temuan tersebut terungkap saat Pramono meninjau langsung kawasan Hutan Kota Kepanduan, pada (12/11/2026). Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya di Kecamatan Penjaringan sekaligus upaya pemerintah daerah mengatasi persoalan lingkungan yang mengancam fungsi kawasan hijau perkotaan.
Pramono menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk segera melakukan penanganan secara menyeluruh.
“Kurang lebih 5.000 meter persegi yang digunakan menjadi tempat untuk pembuangan sampah ilegal. Tadi, saya dengan Dinas LH, dengan Pak Asisten, melihat tempat itu memang harus dilakukan kerja secara detail untuk mengatasi itu,” kata Pramono.
Sebagai langkah awal, Pemprov DKI Jakarta akan langsung membersihkan area yang selama ini disalahgunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Setelah proses pembersihan selesai, kawasan tersebut akan ditata ulang dan ditanami kembali dengan vegetasi sebagaimana fungsi awalnya sebagai hutan kota.
Tidak hanya mengandalkan pembersihan, pemerintah juga akan memasang pagar pembatas untuk menutup peluang terjadinya pembuangan sampah liar di lokasi yang sama. Perbaikan akses jalan menuju kawasan hutan kota turut menjadi bagian dari langkah penataan.
Pramono mengungkapkan, berdasarkan laporan petugas di lapangan, aktivitas pembuangan sampah ilegal tersebut umumnya berlangsung pada malam hari. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat agar kawasan hutan kota tidak kembali menjadi sasaran praktik pembuangan sampah sembarangan.
Ia juga menegaskan akan menerapkan langkah penindakan melalui keterbukaan informasi kepada publik. Pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan diumumkan sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Saya akan segera mengumumkan, sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan Pemerintah DKI Jakarta, bagi siapa pun yang melakukan itu maka akan diumumkan kepada publik,” ujarnya.
Lebih jauh, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya akan menelusuri pelaku yang membuang sampah secara langsung, tetapi juga pihak-pihak yang menggunakan jasa pembuangan sampah ilegal tersebut.
Pramono secara khusus menyoroti kemungkinan keterlibatan sejumlah pelaku usaha, termasuk hotel, restoran, dan kafe. Penelusuran ini dinilai penting agar penanganan tidak berhenti pada pembersihan lokasi, melainkan juga menyasar rantai aktivitas yang memungkinkan praktik pembuangan sampah ilegal terus berlangsung.
Selain penanganan sampah ilegal, Pramono menyetujui usulan revitalisasi Hutan Kota Kepanduan yang memiliki luas sekitar 15 hektare. Kawasan tersebut dinilai mempunyai fungsi ekologis dan manfaat besar bagi masyarakat Jakarta sehingga perlu dipelihara serta dikembangkan secara optimal.
Revitalisasi akan mencakup pembenahan taman, perbaikan akses jalan, serta peningkatan fasilitas publik. Sarana bermain dan olahraga bagi anak-anak juga menjadi bagian dari rencana perbaikan agar kawasan tersebut semakin layak dimanfaatkan masyarakat.
“Sehingga dengan demikian untuk penanganan Taman Hutan Kota Penjaringan ini kita lakukan secara menyeluruh. Seperti kita ketahui, Taman Hutan Kota Penjaringan ini sebenarnya luasnya 15 hektare, sehingga menjadi salah satu taman yang memberikan manfaat besar bagi Jakarta,” imbuhnya.
Penanganan ini diharapkan tidak sekadar menghilangkan tumpukan sampah, tetapi juga mengembalikan fungsi Hutan Kota Kepanduan sebagai kawasan hijau yang bersih, tertata, dan produktif bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini dituntut memastikan langkah pembersihan, pengamanan, dan revitalisasi berjalan konsisten. Sebab, keberhasilan penataan ruang terbuka hijau tidak hanya diukur dari bersihnya kawasan setelah penertiban, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mencegah praktik serupa terulang.
Ervinna/DSR