KPM Adukan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Demonstrasi 10 November ke Komnas HAM

YOGYAKARTA – Komite Pengaduan Masyarakat (KPM) secara resmi menyampaikan laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan demonstrasi pada 10 November 2026 di Yogyakarta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Komnas HAM di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam laporan yang disampaikan melalui Bintang Hanggono, KPM menilai peristiwa 10 November 2026 tidak dapat dilihat sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Menurut KPM, peristiwa tersebut merupakan bagian dari akumulasi kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan serta kondisi sosial-politik di tingkat nasional maupun lokal yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.

KPM menyebut demonstrasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang perjuangan masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis demokrasi, dan berbagai elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Rangkaian peristiwa itu, menurut KPM, tidak dapat dipisahkan dari aksi penolakan Omnibus Law, penolakan Undang-Undang TNI, Peristiwa Gramedia, Peristiwa 20 Oktober, hingga Peristiwa 28 Oktober 2026 di Yogyakarta.

Atas dasar itu, KPM meminta Komnas HAM mengusut dugaan adanya pola penggunaan kelompok sipil untuk menghadapi demonstran, termasuk kemungkinan keterlibatan, koordinasi, pembiaran, maupun perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang diduga melakukan kekerasan.

KPM Soroti Dugaan Keterlibatan Kelompok Sipil dan Jaga Warga

Bintang Hanggono menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi keterlibatan kelompok yang mengatasnamakan organisasi masyarakat maupun unsur Jaga Warga dalam rangkaian penghadangan dan dugaan kekerasan terhadap massa aksi pada sejumlah peristiwa sebelumnya.

Karena itu, KPM meminta Komnas HAM tidak hanya memeriksa kejadian pada 10 November 2026, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pola yang berulang dalam penanganan demonstrasi di Yogyakarta.

KPM secara khusus meminta pemeriksaan terhadap keberadaan Jaga Warga, mulai dari dasar kewenangan, fungsi, pola koordinasi, hingga kemungkinan keterlibatan unsur-unsurnya dalam penanganan aksi demonstrasi.

Menurut KPM, tanggung jawab pengamanan dan penegakan hukum tetap berada pada institusi negara. Oleh sebab itu, penggunaan kelompok sipil dalam aktivitas yang berkaitan dengan pengamanan demonstrasi perlu diperiksa secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun pelanggaran terhadap hak masyarakat.

Soroti Pengerahan Aparat dan Kehadiran Militer di Malioboro

Dalam laporannya, KPM juga menyoroti perubahan pola penanganan demonstrasi setelah Peristiwa 28 Oktober 2026.

Pada demonstrasi 10 November 2026, KPM mengamati adanya pengerahan personel kepolisian dalam jumlah besar, termasuk personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari luar daerah. Selain itu, KPM menyoroti kehadiran unsur militer secara terbuka atau show of force di sepanjang Jalan Malioboro.

Menurut Bintang, pengerahan kekuatan tersebut perlu diperiksa berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Kehadiran aparat bersenjata dalam jumlah besar di ruang publik, menurutnya, berpotensi menciptakan suasana intimidatif serta meningkatkan ketegangan antara masyarakat dan aparat keamanan.

KPM menyatakan massa aksi sejak awal telah memiliki kesepakatan untuk menyampaikan demonstrasi secara tertib dan damai. Bahkan, penyampaian aspirasi disebut berlangsung hingga sekitar pukul 19.00 WIB di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari pemeriksaan Komnas HAM. KPM meminta agar keseluruhan rangkaian demonstrasi tidak serta-merta dikategorikan sebagai tindakan anarkis atau ancaman keamanan tanpa terlebih dahulu memeriksa secara objektif kronologi dan perkembangan peristiwa di lapangan.

Tiga Pola Penanganan Massa Aksi Diminta untuk Diusut

Dalam laporan tersebut, KPM menguraikan tiga pola penanganan massa aksi berdasarkan pengamatan lapangan dan informasi awal yang dihimpun.

Pertama, dugaan pemecahan konsentrasi massa yang diikuti serangan kelompok sipil dan penggunaan kekuatan kepolisian.

KPM menyampaikan adanya indikasi penggunaan ambulans yang membawa identitas salah satu laskar partai untuk memasuki konsentrasi massa aksi. Setelah konsentrasi massa terpecah, menurut laporan KPM, muncul kelompok sipil yang diduga melakukan penyerangan. Peristiwa tersebut kemudian disebut diikuti dugaan keterlibatan personel Resmob, penggunaan kendaraan taktis, penembakan gas air mata, serta penyekatan oleh pasukan Pengendali Huru-Hara (PHH).

Kedua, dugaan serangan langsung oleh personel Resmob dan Reskrim berpakaian sipil.

KPM meminta Komnas HAM mengidentifikasi personel yang diduga terlibat, kesatuan asal, rantai komando, serta dasar hukum penggunaan personel berpakaian sipil dalam operasi pengendalian demonstrasi.

Menurut KPM, penggunaan personel yang tidak mudah dikenali identitas kesatuannya berpotensi menyulitkan masyarakat dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas tindakan di lapangan.

Ketiga, dugaan penyekatan oleh PHH yang berlangsung bersamaan dengan serangan personel Resmob dan kepolisian berpakaian sipil.

KPM meminta Komnas HAM memeriksa apakah ketiga unsur tersebut bekerja dalam satu skema operasi yang terkoordinasi. Pemeriksaan, menurut KPM, perlu mencakup pembagian tugas, instruksi, mekanisme koordinasi, serta pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan.

KPM menegaskan bahwa ketiga pola tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan pengamatan lapangan. Seluruh dugaan perlu diuji melalui pemeriksaan yang objektif, termasuk dengan menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV), dokumentasi, komunikasi operasi, serta keterangan para saksi.

Sepuluh Permohonan KPM kepada Komnas HAM

Melalui laporan tersebut, KPM menyampaikan sepuluh permohonan kepada Komnas HAM, yakni:

1. Melakukan penyelidikan dan pemantauan secara menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam demonstrasi 10 November 2026 beserta rangkaian peristiwa sebelumnya.
2. Menyelidiki dugaan keterlibatan kelompok sipil dan unsur Jaga Warga dalam kekerasan terhadap demonstran, khususnya pada peristiwa 20 dan 28 Oktober 2026.
3. Memeriksa legalitas dan proporsionalitas pengerahan aparat kepolisian, personel BKO, serta kehadiran militer dalam bentuk show of force di kawasan Malioboro.
4. Mengungkap dugaan pola operasi dan pembagian peran antara personel Resmob, Reskrim berpakaian sipil, PHH, dan kelompok sipil.
5. Memeriksa rantai komando serta pertanggungjawaban atas setiap tindakan kekerasan yang diduga dilakukan aparat maupun pihak sipil yang memiliki hubungan koordinasi dengan aparat.
6. Mengidentifikasi seluruh korban, baik korban luka, korban penangkapan, maupun masyarakat yang terdampak, serta memastikan pemulihan hak-hak mereka.
7. Mengamankan bukti-bukti, termasuk rekaman CCTV, dokumentasi media, komunikasi operasi, daftar personel BKO, dan dokumen perintah pengamanan.
8. Meminta penjelasan resmi Polda DIY dan instansi terkait mengenai dasar kebijakan, prosedur, serta pertanggungjawaban penggunaan kekuatan.
9. Memberikan perlindungan kepada saksi, korban, dan pelapor dari intimidasi, kriminalisasi, maupun tindakan balasan.
10. Menyampaikan hasil pemantauan dan rekomendasi secara terbuka kepada publik.

Yogyakarta Bukan Ruang untuk Intimidasi Demokrasi

Bintang Hanggono menegaskan bahwa Yogyakarta memiliki sejarah panjang sebagai kota perjuangan, kota pendidikan, sekaligus ruang tumbuhnya gerakan demokrasi. Mahasiswa, aktivis, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik serta melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

KPM menegaskan tidak membenarkan tindakan kekerasan dari pihak mana pun. Namun, menurut lembaga tersebut, negara memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjamin keselamatan masyarakat, mencegah kekerasan, serta menegakkan hukum secara adil karena memiliki kewenangan dan instrumen keamanan.

Bagi KPM, salah satu persoalan mendasar yang perlu dijawab melalui pemeriksaan Komnas HAM adalah apakah penanganan demonstrasi telah bergeser dari fungsi perlindungan masyarakat menjadi instrumen intimidasi terhadap warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya.

“Kami ingin memastikan tidak ada kelompok sipil yang dapat bertindak sebagai alat kekerasan terhadap rakyat, tidak ada aparat yang kebal hukum, dan tidak ada kekuasaan yang dapat menggunakan instrumen keamanan untuk membungkam aspirasi masyarakat,” ujar Bintang.

KPM berharap Komnas HAM menjalankan fungsi pemantauan dan penyelidikan secara independen, objektif, serta transparan. Pengungkapan kebenaran, menurut KPM, bukan semata-mata untuk menyelesaikan satu peristiwa demonstrasi, melainkan juga mencegah terulangnya kekerasan dan memastikan adanya pertanggungjawaban negara atas setiap dugaan pelanggaran HAM.

KPM menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dikalahkan oleh intimidasi. Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus dijamin dan tidak boleh dibayar dengan kekerasan.

Yogyakarta membutuhkan keadilan, bukan intimidasi.