Edukasi Migran Aman di Depok, Komisi IX DPR RI Dorong Program SMK Go Global

MediaPers.com — DEPOK — Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan tenaga kerja migran, kegiatan Sosialisasi Edukasi Perlindungan dan Migran Aman digelar di Gedung Balai Rakyat (BR), Jalan Jawa, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Minggu (22/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 18.00 WIB tersebut merupakan kerja sama dengan Komisi IX DPR RI, melalui anggota DPR RI Sukur Nababan, SH. Kegiatan ini mengangkat tema mendukung program SMK Go Global dan dihadiri sekitar 200 peserta.
Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat turut hadir, di antaranya Anggota DPRD Kota Depok Ikravani Hilman yang mewakili Sukur Nababan, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok drg. Nessi AN yang mewakili Wali Kota Depok, Camat Beji Agus Sofyan, serta sejumlah narasumber dan koordinator wilayah.

Dalam sambutannya, perwakilan panitia, Yusuf Yanto, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menilai edukasi perlindungan pekerja migran sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya calon tenaga kerja yang ingin mencari peluang pekerjaan di luar negeri.

Menurutnya, program SMK Go Global diharapkan mampu mendorong lulusan SMA dan SMK memiliki kompetensi serta kesiapan untuk bersaing di dunia kerja internasional melalui jalur penempatan tenaga kerja yang resmi.

Ia juga menegaskan bahwa perlindungan calon pekerja migran tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai unsur dan lembaga terkait.

Sementara itu, Camat Beji Agus Sofyan dalam sambutannya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Ia menekankan pentingnya memastikan legalitas dan kelengkapan dokumen agar masyarakat tidak menjadi korban perdagangan orang maupun praktik penempatan tenaga kerja ilegal.

Agus juga menyampaikan sejumlah program Pemerintah Kota Depok, mulai dari penanganan kemacetan, pengendalian banjir, peningkatan akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah memiliki rencana pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan flyover di kawasan Margonda pada 2027 untuk membantu mengurai kemacetan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Disnaker Kota Depok drg. Nessi AN yang mewakili Wali Kota Depok menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung kegiatan edukasi perlindungan pekerja migran.

Menurutnya, jumlah penduduk usia produktif di Kota Depok menjadi potensi yang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan lapangan pekerjaan.

Ia menjelaskan bahwa bekerja di luar negeri dapat menjadi salah satu alternatif peluang kerja bagi masyarakat. Namun, proses keberangkatan, selama bekerja, hingga kepulangan ke tanah air harus mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar berkoordinasi dengan Disnaker Kota Depok. Jangan sampai menjadi pekerja migran ilegal karena tidak melalui prosedur resmi,” ujarnya.

Nessi juga menyampaikan rencana program Pemerintah Kota Depok pada 2027 berupa pelatihan dan program magang ke Jepang dengan fasilitas pelatihan gratis bagi warga Depok.

Selanjutnya, Ikravani Hilman yang mewakili anggota Komisi IX DPR RI Sukur Nababan menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia mengakui bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri dapat mendorong sebagian masyarakat mencari pekerjaan ke luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memastikan setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan.
Ikravani juga mengingatkan para peserta, khususnya generasi muda, agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dari pihak yang tidak jelas.

Legalitas perusahaan penempatan dan prosedur keberangkatan harus dipastikan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

Selain membahas perlindungan pekerja migran, kegiatan tersebut juga menjadi sarana penyampaian informasi mengenai sejumlah program pembangunan Pemerintah Kota Depok, termasuk anggaran pembangunan berbasis RW yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan lingkungan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara aman, mulai dari mencari informasi lowongan pekerjaan, memastikan legalitas perusahaan penempatan, melengkapi dokumen, hingga memahami hak dan perlindungan sebagai pekerja migran Indonesia.

Dengan demikian, program SMK Go Global diharapkan dapat membuka wawasan generasi muda mengenai peluang kerja internasional sekaligus mencegah praktik penipuan, perdagangan orang, dan penempatan pekerja migran secara ilegal.

Red**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *