Jakarta, Pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) gabungan untuk mempercepat penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum menemukan titik terang. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, ditunjuk memimpin tim tersebut.
Pembentukan tim melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Langkah ini diambil menyusul lambannya proses penanganan sejumlah kasus yang selama bertahun-tahun belum berhasil dituntaskan melalui mekanisme hukum.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan dari keseluruhan kasus yang dibahas, baru empat perkara yang telah disidangkan di pengadilan. Sementara itu, 13 kasus lainnya masih menghadapi persoalan dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan.
“Kita ini membahas tentang penanganan yang cukup lama kita lakukan terhadap 13 kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat dan dari 13 kasus itu baru empat kasus yang disidangkan oleh pengadilan,” kata Yusril dalam keterangannya, pada (9/11/2026).
Menurut Yusril, salah satu persoalan mendasar adalah proses penanganan perkara yang berulang kali mengalami kebuntuan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Berkas hasil penyelidikan yang diserahkan Komnas HAM kepada penyidik Kejaksaan Agung disebut beberapa kali dikembalikan, sehingga penyelesaian perkara tidak kunjung bergerak secara signifikan.
“Sedangkan 13 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung, dikembalikan bolak-balik dan sampai hari ini belum ada titik terang penyelesaiannya,” ujarnya.
Arahan Presiden Prabowo, Pemerintah Cari Akar Kebuntuan
Yusril menjelaskan, pembentukan Pokja merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera mengidentifikasi penyebab mandeknya penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
Pemerintah, kata dia, tidak hanya ingin membentuk tim secara administratif, tetapi juga membongkar persoalan yang selama ini menghambat proses hukum, termasuk perbedaan pandangan antarlembaga terkait penanganan perkara.
“Sesuai dengan arahan Presiden supaya kami mem-follow-up kasus-kasus ini, mencari sebab kenapa dia tidak berjalan sebagaimana mestinya, apa masalahnya,” kata Yusril.
Ia mengungkapkan, salah satu sumber kebuntuan adalah belum adanya kesamaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat. Menurutnya, tidak semua tindak kejahatan atau pelanggaran HAM dapat secara otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
“Pada prinsipnya semua kejahatan adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua pelanggaran HAM terkategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat,” jelasnya.
Perbedaan pemahaman tersebut dinilai perlu diselesaikan agar proses penanganan perkara memiliki landasan hukum dan persepsi yang sama di antara lembaga-lembaga terkait.
Otto Hasibuan Pimpin Tim, Fokus Pada Penyelesaian Prosedur
Sementara itu, Otto Hasibuan memastikan dirinya akan memimpin tim gabungan tersebut. Ia menyatakan Pokja akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar dan ahli hukum, untuk mengidentifikasi sekaligus mengatasi hambatan yang selama ini menghalangi kelanjutan proses hukum.
Otto menegaskan, fokus utama tim bukan memperdebatkan kembali keberadaan kasus, melainkan mencari jalan keluar agar prosedur penanganannya dapat berjalan dan perkara tidak terus-menerus terhenti.
“Nah, oleh karena itu, kita bentuk tim ini, saya minta menjadi ketua timnya, nanti kita minta kepada para pihak, mungkin juga para pakar hukum seperti berita tadi, ahli,” ujar Otto.
Ia juga menilai perubahan undang-undang bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan. Sebab, proses legislasi membutuhkan waktu, sementara kasus-kasus tersebut membutuhkan kepastian penanganan.
“Ini kan bukan kasusnya yang kita persoalkan, tapi bagaimana prosedur agar kasus ini bisa dikerjakan, dilanjutkan. Ini persoalannya,” tegasnya.
Otto menyatakan pihak-pihak yang berkaitan dengan hambatan prosedural akan dilibatkan dalam kerja tim. Pemerintah berharap koordinasi lintas lembaga tersebut dapat menghasilkan solusi konkret sehingga penanganan perkara tidak kembali terjebak dalam persoalan administratif dan perbedaan penafsiran.
Berikut 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang menjadi perhatian pemerintah:
1. Peristiwa 1965–1966.
2. Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus).
3. Peristiwa Talangsari.
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos-pos Lainnya di Aceh.
5. Peristiwa Penghilangan Secara Paksa (1997–1998).
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
7. Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet (1998–1999).
9. Peristiwa Simpang KKA Aceh.
10. Peristiwa Timor Timur.
11. Peristiwa Tanjung Priok.
12. Peristiwa Wasior, Papua.
13. Peristiwa Wamena, Papua.
Pembentukan Pokja ini menjadi langkah baru pemerintah dalam mendorong penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan tim menerjemahkan koordinasi menjadi kemajuan hukum yang nyata.
Publik kini menunggu lebih dari sekadar rapat dan pembentukan tim. Yang dibutuhkan adalah kejelasan tahapan penanganan, penyelesaian hambatan antarlembaga, kepastian proses hukum, serta akuntabilitas terhadap para korban dan keluarga korban yang selama ini menanti keadilan.
Sebab, penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM berat bukan sekadar persoalan prosedur birokrasi, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, tanggung jawab negara, dan hak korban atas keadilan.
Ervinna/DSR