Jakarta, Pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) gabungan untuk mempercepat penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum menemukan titik terang. Wakil Menteri Koordinator Bidang
Jakarta, Pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) gabungan untuk mempercepat penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum menemukan titik terang. Wakil Menteri Koordinator Bidang