YOGYAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Putra Naibaho, membuka Konferensi Daerah (Konferda) II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (18/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi dalam menjalankan roda kepemimpinan dan memastikan keberlangsungan kaderisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GPM.
Dalam kesempatan tersebut, Putra Naibaho juga menyampaikan pidato politik yang menekankan pentingnya kader Marhaenis memperluas kiprah di berbagai ruang politik, termasuk lintas partai, tanpa kehilangan identitas ideologis dan komitmen terhadap perjuangan Marhaenisme.
Menurut Putra, kader Marhaenis tidak seharusnya hanya terpaku pada satu partai politik atau berada dalam satu ruang perjuangan. Sebaliknya, kader perlu mengambil peran di berbagai kekuatan politik agar nilai-nilai Marhaenisme dapat hadir dan memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun daerah.
Pandangan tersebut, menurutnya, berangkat dari realitas demokrasi multipartai di Indonesia. Dalam sistem ini, representasi rakyat, distribusi kekuasaan, dan proses penyusunan kebijakan publik melibatkan berbagai partai politik dengan latar belakang serta orientasi yang beragam.
Karena itu, perjuangan ideologi tidak cukup hanya dilakukan di lingkungan organisasi. Nilai-nilai Marhaenisme juga perlu diperjuangkan melalui berbagai jalur politik dan ruang strategis yang menentukan arah kebijakan negara.
“Marhaenisme tidak boleh hanya menjadi ideologi yang hidup di dalam organisasi, tetapi harus menjadi nilai yang bekerja di dalam kekuasaan dan kebijakan negara,” demikian gagasan yang ditekankan Putra dalam pidato politiknya.
Ia menilai, kader Marhaenis perlu berkiprah sebagai politisi, anggota legislatif, pejabat pemerintahan, akademisi, pemimpin, hingga pembuat kebijakan yang memahami persoalan rakyat kecil dan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan kaum Marhaen.
Kehadiran kader di berbagai partai politik bukan semata-mata bertujuan memperbanyak jumlah kader, melainkan memperluas ruang perjuangan ideologis agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang konkret. Di antaranya, kebijakan yang mendorong keadilan sosial, kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan, perlindungan terhadap kelompok masyarakat kecil, serta pengelolaan sumber daya nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam kerangka tersebut, keberhasilan perjuangan Marhaenisme tidak hanya diukur dari besarnya organisasi atau kuatnya satu partai politik. Lebih dari itu, keberhasilan juga ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai Marhaenisme mampu diwujudkan dalam kebijakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, Putra menekankan bahwa kiprah lintas partai tidak boleh membuat kader kehilangan arah ideologis atau mengorbankan prinsip demi kepentingan politik sesaat. Semakin luas ruang politik yang dimasuki, semakin besar pula tanggung jawab kader untuk menjaga integritas, konsistensi nilai, dan keberpihakan kepada rakyat.
Perbedaan kendaraan politik, dalam pandangan tersebut, tidak seharusnya menghilangkan kesamaan cita-cita perjuangan. Kader Marhaenis harus mampu memadukan kekuatan ideologis sebagai landasan perjuangan dengan kekuatan politik sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita Marhaenisme.
Organisasi, menurut gagasan itu, tetap memiliki peran penting dalam menjaga pemikiran, nilai, kaderisasi, dan arah perjuangan. Sementara itu, kiprah kader di berbagai partai politik menjadi salah satu jalan untuk membawa nilai-nilai tersebut ke dalam proses pengambilan keputusan negara.
Putra menegaskan bahwa Marhaenisme tidak boleh berhenti sebagai warisan sejarah atau sekadar identitas organisasi. Ideologi tersebut harus terus hadir dalam dinamika politik Indonesia, melintasi sekat-sekat kepartaian, dan mengambil bagian dalam menentukan masa depan bangsa.
Sebab, apabila cita-cita Marhaenisme adalah mewujudkan masyarakat yang adil, mandiri, dan sejahtera, perjuangannya harus berlangsung di berbagai ruang tempat keputusan mengenai nasib rakyat ditentukan.
Totok Sukarnoputra Tekankan Pentingnya Penyebaran Kader
Sejalan dengan pandangan Putra Naibaho, Dewan Penasihat DPP Gerakan Pemuda Marhaenis, Totok Sukarnoputra, juga menekankan pentingnya memperluas persebaran kader Marhaenis ke berbagai partai politik dengan tetap menjaga ideologi dan integritas.
Totok, yang dikenal sebagai putra biologis sekaligus ideologis Bung Karno, menilai bahwa perjuangan Marhaenisme tidak seharusnya terpusat hanya pada satu ruang politik. Kader perlu didorong untuk mengambil peran di berbagai tempat agar nilai-nilai perjuangan tersebut dapat menjangkau lebih banyak ruang pengambilan keputusan.
Ia mengingatkan bahwa penyebaran kader harus disertai upaya merawat ideologi, memperkuat integritas, dan mempertahankan keberpihakan kepada kaum Marhaen.
Pesan tersebut menegaskan bahwa perbedaan pilihan atau kendaraan politik tidak boleh menjadi alasan bagi kader untuk meninggalkan prinsip perjuangan. Di mana pun kader berada, kepentingan rakyat kecil harus tetap menjadi orientasi utama.
Melalui Konferda II DPD GPM Provinsi DIY, gagasan tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan organisasi perlu berjalan beriringan dengan perluasan kiprah kader dalam kehidupan politik dan kebangsaan. Dengan demikian, Marhaenisme diharapkan tidak hanya bertahan sebagai identitas ideologis, tetapi juga hadir melalui tindakan, kebijakan, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat.