Toto Sukarnoputra: Marhaenisme Harus Menyatukan Kader, Bukan Memecah Belah

Berita7,650 views

Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Toto Sukarnoputra, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara kader Marhaenis meskipun berasal dari organisasi maupun partai politik yang berbeda, hal ini disampaikan dalam pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (18/10/2026). Menurutnya, semangat persatuan yang diwariskan Bung Karno harus menjadi landasan perjuangan Marhaenisme dalam kehidupan berorganisasi dan berbangsa.

Ia berpandangan, Bung Karno merupakan sosok yang sangat menjunjung tinggi persatuan sebagai salah satu kekuatan fundamental dalam membangun bangsa Indonesia yang majemuk, dengan beragam suku, agama, golongan, dan pandangan politik. Nilai tersebut, kata dia, perlu dihayati dan diwujudkan oleh setiap kader Marhaenis dalam menjalankan perjuangannya.

Toto mengingatkan agar kader Marhaenis tidak merasa paling benar hanya karena berada dalam organisasi atau partai politik tertentu yang mengidentifikasi diri sebagai wadah perjuangan Marhaenisme. Identitas organisasi, menurutnya, bukan satu-satunya tolok ukur untuk menilai pemahaman ideologi seseorang, terlebih jika dijadikan alasan untuk merendahkan kader yang menempuh jalur perjuangan berbeda.

Baginya, Marhaenisme bukan sekadar nama organisasi, simbol, atribut, ataupun pengakuan sebagai pewaris pemikiran Bung Karno. Marhaenisme harus dipahami, dihayati, dan diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam keberpihakan kepada rakyat kecil, perjuangan melawan ketidakadilan, serta upaya membangun kehidupan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.

Ia menilai, kader yang mempelajari Marhaenisme melalui organisasi tertentu tidak lantas memiliki hak untuk menghakimi kader lain yang berproses dalam organisasi berbeda. Perbedaan lingkungan kaderisasi, pilihan partai politik, dan jalur perjuangan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi tumbuhnya persaudaraan ideologis di antara sesama Marhaenis.

Menurut Toto, kesamaan cita-cita perjuangan seharusnya menjadi dasar yang mempertemukan kader Marhaenis, bukan keseragaman identitas organisasi.

Persatuan Harus Tercermin dalam Sikap Kader

Toto menilai, semangat persatuan yang kerap digaungkan dalam kehidupan berbangsa harus terlebih dahulu diwujudkan dalam kehidupan organisasi. Jangan sampai kader berbicara tentang persatuan nasional, tetapi pada saat yang sama justru memelihara perpecahan di antara sesama pejuang Marhaenisme.

Demikian pula, nilai gotong royong yang diperjuangkan untuk masyarakat seharusnya tercermin dalam hubungan antarkader. Perbedaan identitas organisasi tidak semestinya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun menutup ruang kerja sama.

Dalam pandangan tersebut, Marhaenisme seharusnya menjadi jembatan yang mempertemukan, bukan tembok yang memisahkan. Ideologi ini perlu membuka ruang dialog bagi kader dari berbagai latar belakang organisasi untuk saling belajar, bertukar pikiran, dan bekerja sama demi kepentingan rakyat Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat atau menyeragamkan seluruh pandangan politik. Sebaliknya, persatuan membutuhkan kedewasaan untuk menghargai perbedaan, menyelesaikan perselisihan melalui dialog, serta menempatkan kepentingan rakyat dan cita-cita kebangsaan di atas ego kelompok.

Kritik, menurutnya, tetap diperlukan dalam kehidupan organisasi. Namun, kritik seharusnya ditujukan untuk memperbaiki perjuangan, bukan dijadikan sarana membangun klaim bahwa hanya kelompok sendiri yang paling memahami Marhaenisme.

Ukuran Marhaenisme Ada pada Perjuangan Nyata

Lebih lanjut, Toto mengajak setiap kader untuk merefleksikan sejauh mana pemahaman terhadap Marhaenisme telah membentuk pribadi yang terbuka, rendah hati, dan mampu merangkul sesama. Ia mengingatkan agar penghayatan ideologi tidak justru melahirkan sikap merasa paling benar atau memandang kader lain sebagai lawan.

Menurutnya, kekuatan ideologi tidak hanya terlihat dari kemampuan para pengikutnya mempertahankan identitas, tetapi juga dari kemampuan membangun solidaritas dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Karena itu, persaudaraan di antara kader Marhaenis harus tetap terbuka, di mana pun mereka menempuh proses kaderisasi, berorganisasi, maupun mengabdikan diri melalui partai politik. Selama nilai-nilai Marhaenisme dan kepentingan rakyat menjadi dasar perjuangan, perbedaan jalur politik tidak seharusnya menghapus tanggung jawab kebangsaan yang sama.

Toto menekankan bahwa kader Marhaenis boleh berbeda organisasi, kendaraan politik, dan jalan pengabdian. Namun, perbedaan tersebut tidak semestinya menghilangkan komitmen bersama untuk memperjuangkan kepentingan kaum Marhaen.

Dengan demikian, identitas sebagai kader Marhaenis tidak cukup dibuktikan melalui nama organisasi atau atribut yang dikenakan. Lebih penting dari itu adalah bagaimana nilai-nilai Marhaenisme tercermin dalam cara berpikir, bersikap, mengambil keputusan, serta memberikan manfaat bagi rakyat.

Pada akhirnya, semangat persatuan yang diasosiasikan dengan pemikiran Bung Karno menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun Indonesia tidak akan semakin kuat apabila sesama pejuang justru sibuk saling meniadakan.

Marhaenisme akan memiliki makna yang lebih luas ketika mampu menyatukan kader-kadernya melampaui sekat organisasi, dengan tetap menjaga prinsip ideologis dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia.