Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersiap menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, pembahasan resmi di parlemen baru akan dilakukan setelah masa reses berakhir dan masa sidang kembali dibuka.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kini polemik tersebut masih menjadi pembahasan informal di antara sejumlah fraksi. Sejumlah anggota DPR lintas fraksi disebut telah menyampaikan keinginan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme resmi kelembagaan.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada (9/11/2026).
Menurut Dasco, dinamika terkait putusan MA tersebut telah memunculkan berbagai aspirasi dari organisasi masyarakat maupun anggota DPR. Aspirasi itu, kata dia, perlu disampaikan melalui mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujarnya.
Dasco menegaskan, DPR belum dapat menjalankan proses pembahasan secara formal karena masih berada dalam masa reses. Setelah masa sidang dibuka kembali, berbagai mekanisme kelembagaan dapat mulai dijalankan.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, DPR juga masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tambah Dasco.
MA Nyatakan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri atas nama Gibran.
Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan sebagaimana dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung.
Putusan tersebut menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019, tidak sah dan batal demi hukum.
Dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT, Subhan meminta agar surat tersebut dinyatakan tidak sah, ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, serta membebankan biaya perkara kepada tergugat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sebelumnya, gugatan Subhan tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Ia kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan tingkat pertama. Subhan selanjutnya menempuh upaya hukum kasasi hingga akhirnya MA mengabulkan gugatannya.
Surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri atas nama Gibran. Dokumen itu digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara perselisihan hasil Pemilu 2024, hakim MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Dengan putusan terbaru MA, persoalan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik dan memasuki babak baru dalam ranah hukum maupun politik.
Kini, perhatian tertuju pada langkah DPR setelah masa reses berakhir. Publik menunggu apakah parlemen akan menindaklanjuti putusan tersebut melalui pembahasan resmi, sekaligus bagaimana pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan dokumen akan menyikapi konsekuensi hukum dari putusan MA.
Meski demikian, tindak lanjut DPR tetap harus ditempatkan dalam koridor kewenangan konstitusional dan mekanisme hukum yang berlaku. Putusan MA mengenai keabsahan surat keterangan tersebut merupakan persoalan hukum tersendiri, sementara implikasinya terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden tidak dapat disimpulkan secara otomatis tanpa dasar hukum lebih lanjut.
Ervinna/DSR