Oleh: Sendy Pratama Putra, S.E.
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, menjadi perhatian luas masyarakat sekaligus membuka kembali diskusi mengenai efektivitas sistem perlindungan anak di Indonesia. Perkara ini tidak sekadar menyangkut dugaan tindakan kekerasan oleh tenaga pengasuh, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar tentang tanggung jawab pengelola lembaga penitipan anak, mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban pimpinan, hingga kewajiban negara dalam menjamin keselamatan dan hak-hak anak.
Daycare pada hakikatnya merupakan institusi yang menerima kepercayaan orang tua untuk memberikan pengasuhan, perlindungan, dan rasa aman kepada anak ketika orang tua tidak dapat mendampingi secara langsung. Oleh karena itu, hubungan antara orang tua dan penyelenggara daycare tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hubungan penyedia jasa dan pengguna layanan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang melekat pada setiap pihak yang menerima amanah pengasuhan.
Perkara Little Aresha kini memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam perkembangan persidangan pada Oktober 2026, perkara ini melibatkan sejumlah terdakwa, termasuk pihak yang berkaitan dengan pengelolaan yayasan dan lembaga pendidikan. Pada 22 Oktober 2026, sebanyak 19 terdakwa dalam perkara susulan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Jaksa menguraikan sejumlah dugaan tindakan kekerasan terhadap anak, mulai dari pengikatan, pembatasan gerak, pelemparan benda, penyekapan, hingga bentuk perlakuan lainnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Yogyakarta juga menyatakan bahwa berkas perkara terhadap 13 tersangka dalam perkara awal telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II. Para tersangka dalam perkara tersebut dijerat menggunakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perkara Little Aresha memiliki dimensi hukum yang tidak sederhana. Penanganannya membutuhkan ketegasan penegakan hukum, tetapi sekaligus menuntut objektivitas dalam mengungkap peran setiap pihak.
Dalam perspektif hukum pidana, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena berada dalam lingkungan organisasi atau memiliki jabatan tertentu. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada perbuatan, kesalahan, serta keterkaitan antara tindakan atau kelalaian dengan ketentuan pidana yang berlaku.
Mengurai Persoalan Hukum di Balik Kasus Little Aresha
Setidaknya terdapat lima persoalan hukum yang patut menjadi perhatian dalam perkara ini.
Pertama, apakah tindakan yang didakwakan kepada para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan atau penelantaran terhadap anak?
Kedua, bagaimana membedakan pertanggungjawaban pidana antara pihak yang diduga melakukan kekerasan secara langsung dan pihak yang diduga mengetahui, membiarkan, atau tidak melakukan tindakan pencegahan?
Ketiga, sejauh mana pengelola, pimpinan yayasan, kepala sekolah, maupun pihak yang memiliki kewenangan manajerial dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terjadi kegagalan pengawasan?
Keempat, bagaimana memastikan hak-hak korban anak tetap terlindungi selama proses penyidikan hingga persidangan?
Kelima, bagaimana majelis hakim menyeimbangkan kepentingan perlindungan korban dengan pemenuhan hak-hak hukum para terdakwa?
Pertanyaan tersebut penting karena perkara pidana tidak cukup dinilai hanya berdasarkan besarnya dampak atau kuatnya reaksi masyarakat. Pengadilan harus mengungkap secara jelas siapa melakukan apa, bagaimana perbuatannya dilakukan, dalam keadaan seperti apa, serta apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
Landasan Konstitusional dan Hukum Perlindungan Anak
Perlindungan anak merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Jaminan konstitusional tersebut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Dalam ketentuan tersebut, terdapat sejumlah pasal yang relevan untuk menganalisis perkara Little Aresha.
Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 80.
Selain itu, Pasal 76B melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 77B.
Dengan demikian, apabila fakta persidangan membuktikan adanya tindakan kekerasan, pembiaran, atau penelantaran yang memenuhi unsur-unsur ketentuan tersebut, maka perbuatan itu dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
Namun, terdapat satu prinsip yang tidak boleh diabaikan: perbuatan yang secara moral tercela tidak serta-merta membuktikan kesalahan pidana setiap orang yang terlibat dalam lingkungan lembaga tersebut.
Hukum pidana menuntut adanya pembuktian mengenai perbuatan dan kesalahan masing-masing individu. Prinsip inilah yang harus menjadi landasan dalam menilai pertanggungjawaban para terdakwa.
Membedakan Pelaku Langsung dan Pihak yang Diduga Melakukan Pembiaran
Salah satu aspek penting dalam perkara Little Aresha adalah perbedaan peran antara pihak yang diduga melakukan kekerasan secara langsung dan pihak yang diduga mengetahui atau membiarkan terjadinya kekerasan.
Dari perspektif hukum pidana, kedua kategori tersebut tidak dapat disamakan begitu saja.
Terhadap seseorang yang diduga melakukan kekerasan secara langsung, pembuktian harus diarahkan pada tindakan konkret yang dilakukannya, termasuk bentuk perbuatan, unsur kesengajaan atau unsur lain yang disyaratkan oleh ketentuan pidana, serta keterkaitannya dengan akibat yang ditimbulkan.
Sementara itu, terhadap seseorang yang diduga melakukan pembiaran, perlu dibuktikan secara cermat apakah yang bersangkutan mengetahui adanya tindakan kekerasan, memiliki kewajiban dan kemampuan untuk mengambil tindakan, mempunyai kesempatan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut, serta memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana didakwakan.
Dalam konteks ini, Pasal 76C menjadi salah satu ketentuan yang relevan karena secara eksplisit mencantumkan unsur membiarkan sebagai bentuk perbuatan yang dilarang.
Menurut penulis, prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana harus menjadi perhatian utama majelis hakim. Jangan sampai seluruh orang yang bekerja dalam suatu lembaga secara otomatis dianggap bertanggung jawab hanya karena memiliki hubungan pekerjaan dengan tempat terjadinya dugaan tindak pidana.
Sebaliknya, seseorang yang memiliki kewenangan pengawasan, mengetahui adanya tindakan kekerasan, tetapi secara sadar membiarkannya, tidak boleh begitu saja terlepas dari pemeriksaan hukum.
Di sinilah pentingnya pembuktian yang komprehensif untuk mengungkap peran, pengetahuan, kewenangan, dan tindakan masing-masing terdakwa.
Tanggung Jawab Pengelola: Jabatan Bukan Sekadar Status, tetapi Kewenangan
Kasus Little Aresha juga memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pimpinan yayasan dan pengelola lembaga penitipan anak.
Secara prinsip, seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena menduduki jabatan sebagai pimpinan. Kedudukan struktural bukanlah dasar otomatis untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana.
Namun, jabatan menjadi relevan ketika melekat kewenangan dan tanggung jawab tertentu, seperti mengatur tenaga kerja, menetapkan standar pengasuhan, menyusun prosedur operasional, menerima laporan, melakukan pengawasan, serta mengambil tindakan ketika ditemukan pelanggaran.
Dalam penyelenggaraan daycare, fungsi pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pengelola.
Orang tua menitipkan anak karena percaya bahwa lembaga tersebut mempunyai sistem pengasuhan yang aman dan layak. Kepercayaan tersebut seharusnya diwujudkan melalui standar operasional yang jelas, tenaga pengasuh yang kompeten, mekanisme pengawasan yang efektif, serta sistem pengaduan yang dapat diakses.
Apabila dalam persidangan terbukti terdapat pola pelanggaran yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan pengawasan, fakta tersebut harus dianalisis secara mendalam.
Pertanyaan hukumnya bukan hanya apakah pimpinan melakukan kekerasan secara langsung, melainkan apakah terdapat tindakan, keputusan, atau bentuk pembiaran yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.
Dengan demikian, penyidik dan penuntut umum perlu membuktikan hubungan antara kewenangan, pengetahuan, tindakan atau kelalaian, serta unsur tindak pidana yang didakwakan.
Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang berada di lapangan. Namun, pemeriksaan terhadap pimpinan juga tidak boleh didasarkan semata-mata pada jabatan. Keduanya harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian hukum yang objektif.
Majelis Hakim dan Pentingnya Pembuktian yang Objektif
Dalam perkara ini, majelis hakim memegang peranan sentral untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tidak dipengaruhi tekanan opini publik.
Penderitaan korban harus menjadi perhatian serius. Namun, hak-hak hukum terdakwa juga wajib dihormati berdasarkan prinsip negara hukum.
Dalam sistem peradilan pidana, putusan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta barang bukti harus dinilai secara menyeluruh sesuai ketentuan pembuktian. Setiap alat bukti harus dianalisis berdasarkan relevansi, konsistensi, dan keterkaitannya dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.
Khusus dalam perkara yang melibatkan korban anak, proses pemeriksaan harus memperhatikan kondisi psikologis dan kepentingan terbaik bagi anak.
Anak korban tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai instrumen pembuktian untuk menghukum terdakwa. Mereka merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, keamanan, pendampingan, dan pemulihan.
Oleh karena itu, proses pemeriksaan harus menghindari reviktimisasi, yakni keadaan ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat proses penanganan perkara yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologisnya.
Keadilan dalam perkara ini harus dibangun melalui dua prinsip yang berjalan beriringan: perlindungan maksimal bagi korban anak dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah bagi setiap terdakwa.
Keadilan Tidak Berhenti pada Pemidanaan: Korban Berhak atas Pemulihan
Salah satu aspek yang tidak boleh terabaikan dalam perkara kekerasan terhadap anak adalah pemulihan korban.
Dampak kekerasan terhadap anak tidak selalu dapat dilihat secara fisik. Trauma psikologis, rasa takut, perubahan perilaku, gangguan emosional, hingga hambatan dalam proses tumbuh kembang dapat menjadi konsekuensi yang berlangsung dalam jangka panjang.
Karena itu, penyelesaian perkara Little Aresha tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemidanaan pihak yang terbukti bersalah.
Negara, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak harus memastikan bahwa seluruh korban mendapatkan pendampingan psikologis, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan pemulihan sesuai kebutuhan masing-masing.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut penulis, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum memastikan korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan memperoleh hak-haknya.
Restitusi sebagai Bagian dari Keadilan bagi Korban
Selain pemulihan psikologis dan sosial, pemenuhan hak restitusi juga menjadi aspek penting dalam perkara ini.
Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak yang bertanggung jawab berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks korban anak, restitusi dapat mencakup kerugian yang berkaitan dengan biaya pengobatan, pemulihan psikologis, dan kerugian lain yang dapat dibuktikan sesuai ketentuan hukum.
Restitusi memang tidak dapat menghapus trauma atau mengembalikan keadaan seperti sebelum peristiwa terjadi. Namun, instrumen ini merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap hak korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.
Oleh karena itu, proses penghitungan dan pengajuan restitusi perlu dilakukan secara objektif, transparan, serta memperhatikan kebutuhan nyata korban dan keluarganya.
Keadilan bagi korban tidak cukup hanya diwujudkan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap kerugian dan dampak yang dialami korban.
Kasus Little Aresha dan Urgensi Evaluasi Sistem Daycare di Indonesia
Lebih jauh, perkara Little Aresha seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan daycare di Indonesia.
Kekerasan terhadap anak di lingkungan penitipan tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan perilaku individu. Peristiwa semacam ini juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengelolaan, pengawasan, dan standar perlindungan yang diterapkan oleh lembaga.
Evaluasi setidaknya perlu mencakup beberapa aspek.
Pertama, proses rekrutmen tenaga pengasuh, termasuk pemeriksaan latar belakang, kompetensi, dan integritas calon pekerja.
Kedua, penerapan rasio pengasuh dan jumlah anak yang sesuai dengan standar pelayanan serta kebutuhan pengasuhan.
Ketiga, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur yang menjamin keselamatan anak.
Keempat, mekanisme pengawasan internal yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, transparansi informasi kepada orang tua mengenai kondisi, aktivitas, dan perkembangan anak selama berada di daycare.
Keenam, sistem pengaduan yang mudah diakses serta mekanisme penanganan laporan dugaan kekerasan secara cepat dan terukur.
Ketujuh, evaluasi berkala terhadap kualitas layanan dan kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan perizinan serta standar perlindungan anak.
Perlindungan anak tidak dapat hanya bergantung pada karakter baik seorang pengasuh. Perlindungan harus dibangun melalui sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menangani setiap potensi kekerasan.
Sebuah daycare yang bertanggung jawab harus memiliki mekanisme pengawasan yang memungkinkan setiap indikasi pelanggaran diketahui sedini mungkin. Setiap laporan dari orang tua maupun tenaga kerja harus ditindaklanjuti secara serius.
Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara daycare, termasuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan, perizinan, kompetensi tenaga pengasuh, dan mekanisme perlindungan anak.
Dengan demikian, tragedi yang terjadi tidak hanya menjadi perkara hukum individual, tetapi juga menjadi pelajaran penting untuk membenahi sistem perlindungan anak secara lebih menyeluruh.
Pendapat Hukum: Ketegasan Harus Berjalan Bersama Keadilan
Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpandangan bahwa penanganan perkara Daycare Little Aresha harus berlandaskan ketegasan hukum, objektivitas pembuktian, dan keberpihakan terhadap perlindungan anak.
Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, apabila persidangan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa seseorang melakukan kekerasan terhadap anak, maka ketentuan pidana harus diterapkan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
Kedua, terhadap pihak yang diduga melakukan pembiaran, penuntut umum harus membuktikan secara konkret unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, termasuk pengetahuan, kewajiban, kesempatan untuk bertindak, dan bentuk pembiaran yang relevan secara hukum.
Ketiga, pihak yang memiliki kewenangan manajerial harus diperiksa berdasarkan tindakan, kewenangan, dan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana, bukan semata-mata berdasarkan jabatan.
Keempat, hak-hak korban anak harus dijamin sepanjang proses hukum, termasuk perlindungan dari intimidasi, tekanan, dan tindakan yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis mereka.
Kelima, pemerintah harus memastikan tersedianya pemulihan psikologis, kesehatan, dan sosial bagi para korban, termasuk pemenuhan hak restitusi apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Keenam, majelis hakim harus memastikan bahwa putusan lahir dari fakta persidangan dan pembuktian yang sah, bukan dari tekanan opini publik maupun asumsi yang belum terbukti.
Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini harus mampu menempatkan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan prinsip keadilan dalam satu kerangka yang utuh.
Penutup: Anak Bukan Sekadar Objek Pengasuhan, Melainkan Subjek yang Memiliki Hak
Kasus Daycare Little Aresha di Yogyakarta memberikan pelajaran penting bahwa perlindungan anak bukan hanya persoalan moral dan kemanusiaan, melainkan juga kewajiban konstitusional serta tanggung jawab hukum negara.
Anak yang berada di tempat penitipan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa. Mereka belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri secara optimal. Karena itu, setiap orang yang menerima amanah pengasuhan wajib memastikan keselamatan, martabat, dan hak-hak anak tetap terjaga.
Undang-Undang Perlindungan Anak telah menyediakan landasan hukum untuk menindak tindakan kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak. Namun, penerapan ketentuan tersebut harus tetap memperhatikan asas individualisasi pertanggungjawaban pidana, sehingga setiap orang dinilai berdasarkan perbuatan dan kesalahannya masing-masing.
Menurut penulis, keadilan dalam perkara Little Aresha setidaknya harus memiliki tiga tujuan utama.
Pertama, memastikan pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kedua, memberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh kepada anak-anak yang menjadi korban. Ketiga, mendorong pembenahan sistem penyelenggaraan daycare agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah orang yang dijatuhi pidana atau beratnya hukuman yang diberikan. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah proses hukum mampu menghadirkan keadilan bagi korban, memastikan pertanggungjawaban diberikan kepada pihak yang terbukti bersalah, serta mendorong terciptanya sistem perlindungan anak yang lebih kuat.
Sebab, daycare bukan sekadar tempat menitipkan anak ketika orang tua bekerja. Daycare adalah ruang kepercayaan, tempat anak seharusnya tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.
Anak bukan objek pengasuhan yang dapat diperlakukan sekehendak orang dewasa. Anak adalah subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, martabat, dan masa depan. Ketika kepercayaan terhadap lembaga pengasuhan dilanggar, hukum dan negara harus hadir untuk memastikan hak-hak tersebut tetap terlindungi.(red)