Jakarta, Komisi Informasi Pusat (KIP) terus mendorong badan publik memperkuat transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang melibatkan 385 badan publik dari berbagai sektor.
Ketua KIP, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa Monev bukan sekadar instrumen untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap regulasi, melainkan juga menjadi sarana mengevaluasi sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin melihat sejauh mana strategi dan kebijakan badan publik mampu memberikan dampak terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan mendorong partisipasi publik,” kata Handoko dalam Pembukaan dan Technical Meeting Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, pada (9/11/2026).
Monev KIP merupakan agenda tahunan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui evaluasi ini, KIP ingin memastikan keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Pada pelaksanaan tahun ini, KIP melakukan penilaian terhadap 385 badan publik yang terbagi dalam tujuh kategori. Rinciannya meliputi 48 kementerian, 46 lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, 35 lembaga nonstruktural, 38 pemerintah provinsi, 61 badan usaha milik negara (BUMN), 149 perguruan tinggi negeri, serta delapan partai politik.
Proses penilaian diawali dengan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) oleh masing-masing badan publik melalui aplikasi E-Monev. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan verifikasi oleh KIP untuk memastikan kesesuaian antara jawaban peserta dan kondisi faktual layanan informasi publik yang tersedia.
Dalam pengisian SAQ, setiap badan publik diwajibkan memaparkan berbagai aspek keterbukaan informasi, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana layanan, situs web resmi, serta fasilitas pendukung akses informasi bagi masyarakat.
Dari total 385 badan publik yang terdata sebagai peserta Monev 2026, sebanyak 335 badan publik telah menyelesaikan pengisian SAQ. Berdasarkan hasil evaluasi, 282 badan publik dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap presentasi uji publik.
Pada tahapan ini, badan publik dituntut memaparkan visi, misi, strategi, serta kebijakan yang telah diterapkan dalam mendukung keterbukaan informasi. Tidak hanya menjelaskan program dan regulasi yang dimiliki, pimpinan badan publik juga harus mampu menunjukkan dampak konkret kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KIP, Dery Hendryan, menekankan bahwa ukuran keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup dilihat dari keberadaan regulasi maupun kelengkapan fasilitas pelayanan. Lebih dari itu, kebijakan yang diterapkan harus menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola kelembagaan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi.
“Badan publik perlu membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu memperbaiki tata kelola kelembagaan, memperkuat literasi informasi, dan memberikan dampak nyata bagi kepentingan masyarakat,” ujar Dery.
Untuk menjamin objektivitas penilaian, KIP menghadirkan panelis dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, hingga praktisi. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan menghasilkan penilaian yang independen, objektif, dan berimbang terhadap komitmen serta implementasi keterbukaan informasi di setiap badan publik.
Presentasi uji publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10–12 November 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Melalui Monev 2026, KIP berharap badan publik tidak sekadar mengejar predikat informatif atau memenuhi indikator penilaian, tetapi menjadikan keterbukaan informasi sebagai kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sebab, keterbukaan informasi bukan hanya menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan kinerja lembaga, melainkan juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat pengawasan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ervinna/DSR