Jakarta, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta, pada (10/11/2026).
Prasetyo menegaskan, tidak ada pernyataan penolakan dari Prabowo terhadap niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul mencuatnya informasi mengenai pertemuan empat mata antara Presiden dan Wakil Presiden di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
“Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, pada (10/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran memang menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Sikap itu disebut berkaitan dengan dinamika dan polemik mengenai ijazahnya yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menanggapi hal tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Namun, pemerintah tidak mengungkapkan secara terperinci isi pembicaraan maupun bentuk saran yang disampaikan Presiden dalam pertemuan tersebut.
Di sisi lain, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Gibran Rakabuming di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan,” ujar Prasetyo.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, menghormati langkah hukum yang hendak ditempuh Gibran. Ia menegaskan bahwa kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui PTUN merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati.
“Untuk selanjutnya, kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” katanya.
Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung dikabarkan mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Informasi mengenai putusan tersebut disampaikan oleh Subhan selaku penggugat pada 30 Oktober 2026.
“Ya kami dapat kabar putusan,” kata Subhan dalam keterangannya.
Subhan kemudian menyampaikan bukti putusan kasasi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 742K/TUN/2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri. Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
Putusan tersebut menunjukkan bahwa MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, dan mengadili sendiri perkara dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Dalam perkara ini, majelis hakim dipimpin Yulius sebagai ketua majelis, dengan Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy sebagai hakim anggota.
Putusan MA tersebut menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran. Di tengah konsekuensi hukum dari putusan tersebut, Gibran menyatakan ingin memperoleh kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui PTUN.
Pertemuan selama 2,5 jam antara Prabowo dan Gibran pun menjadi sorotan karena berlangsung di tengah tekanan polemik hukum dan politik yang menyangkut posisi Wakil Presiden.
Meski demikian, berdasarkan keterangan Mensesneg, pertemuan tersebut tidak menghasilkan pernyataan penolakan Presiden terhadap niat pengunduran diri Gibran. Pemerintah memilih menghormati langkah hukum yang akan ditempuh Wakil Presiden untuk memberikan pembuktian atas dokumen pendidikannya.
Ervinna/DSR