PALEMBANG – Persidangan lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (pungli) yang menjerat Lukman, mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Kamis (12/11/2026).
Sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi, saksi ahli, serta barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau, Dedy Zakasyu Rachman, S.H.
Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Ali Murdiat, S.H., M.H., didampingi hakim anggota H. Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H., dan Reni Purba, S.H., M.Ag., M.H. Adapun panitera pengganti dalam persidangan tersebut adalah Ahmad Irfansyah, S.H.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuk Linggau, Suwarno, S.H., M.H., didampingi Kasi Pidsus Willy Pramudya Ronaldo, S.E., S.H., M.H., melalui Plh Kasi Intelijen Ayatullah Farhan, S.H., menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut mengatur perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya.
“Setelah pemeriksaan saksi, saksi ahli, serta barang bukti, majelis hakim memutuskan menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis (19/11/2026),” ujar Farhan.
Ia menambahkan, agenda persidangan berikutnya adalah pemeriksaan terhadap terdakwa Lukman.
“Persidangan berikutnya akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa,” pungkasnya. ( Rif’at Achmad )