Jakarta, Penantian panjang ribuan keluarga transmigran untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati akhirnya menemui titik terang. Setelah belasan hingga puluhan tahun menunggu, sebanyak 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran menerima 2.770 Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Kementerian Transmigrasi.
Penyerahan sertifikat tersebut mencakup 19 lokasi yang tersebar di lima provinsi dan delapan kabupaten. Bahkan, sebagian penerima telah menunggu hingga 34 tahun untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan mereka.
Bagi para transmigran, sertipikat bukan sekadar dokumen administrasi. Lebih dari itu, sertifikat merupakan pengakuan negara atas hak kepemilikan tanah, memberikan perlindungan hukum, sekaligus membuka peluang bagi keluarga untuk mengembangkan lahan dan kegiatan ekonomi tanpa dibayangi ketidakpastian.
Salah satu penerima manfaat adalah Abdul Habib, transmigran asal Timor Timur yang ditempatkan di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 2000. Selama 26 tahun, ia menanti kepastian hukum atas tanah yang telah menjadi tempat tinggal dan bagian dari kehidupannya.
“Saya telah menunggu sekian lama, 26 tahun. Alhamdulillah hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya,” ungkap Abdul dalam keterangannya, (12/11/2026).
Penantian panjang juga dialami Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak ditempatkan pada 2013, ia harus menunggu selama 13 tahun sebelum akhirnya memperoleh sertifikat tanah.
“Setelah menanti selama 13 tahun, hari ini kami mendapatkan sertifikat. Karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Menteri Transmigrasi, Gubernur NTT, Bupati Sumba Barat. Salam Transmigrasi,” ujar Kornelis.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, penyelesaian persoalan pertanahan transmigrasi merupakan bagian dari tanggung jawab negara kepada masyarakat yang selama ini telah berkontribusi membangun kawasan transmigrasi dan menggerakkan perekonomian daerah.
Menurutnya, kepastian hak atas tanah merupakan hak yang semestinya diterima para transmigran setelah sekian lama mengelola dan membangun kehidupan di kawasan penempatan.
Penyerahan 2.770 sertifikat tersebut dilaksanakan secara serentak di lima provinsi, yakni Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Delapan kabupaten penerima meliputi Rejang Lebong, Lahat, Tolitoli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.
Langkah ini menjadi bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyerahkan sertifikat untuk 16.835 bidang tanah kepada lebih dari 11.000 kepala keluarga transmigran yang sebelumnya belum memperoleh kepastian hak atas tanah.
“Hari ini kami, atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menyerahkan sertifikat kepada 1.570 kepala keluarga, para transmigran, yang sudah ada di antaranya selama 34 tahun belum mendapatkan haknya, hak yang sudah menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada para transmigran tersebut,” papar Iftitah.
Iftitah juga menyoroti besarnya kontribusi masyarakat transmigrasi terhadap pembangunan nasional. Menurutnya, program transmigrasi turut berperan dalam perkembangan wilayah Indonesia, termasuk terbentuknya tiga provinsi, 116 kabupaten dan kota, serta 1.567 desa.
Kontribusi tersebut tidak hanya terlihat dalam perkembangan wilayah dan pertumbuhan permukiman, tetapi juga dalam menopang ketahanan pangan nasional.
Salah satu contohnya adalah Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Iftitah menyebut kawasan tersebut telah menyumbang sekitar 40 persen produksi beras di Provinsi Sumatera Selatan.
“Melalui program revitalisasi kawasan transmigrasi, kita ikut membayar utang negara kepada para transmigran yang telah berjasa melalui program transmigrasi ini,” kata Iftitah.
Kementerian Transmigrasi menyatakan akan terus mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan agar keluarga transmigran yang hingga kini masih menunggu dapat segera memperoleh haknya.
Kepastian hukum atas tanah memiliki arti strategis bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat transmigrasi. Dengan kepemilikan yang sah, keluarga memiliki landasan lebih kuat untuk mengembangkan pertanian, membangun usaha produktif, mengakses pembiayaan sesuai ketentuan, serta merencanakan masa depan.
Penyelesaian persoalan sertifikasi juga menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program transmigrasi. Sebab, keberhasilan transmigrasi tidak cukup diukur dari keberhasilan menempatkan penduduk atau membuka kawasan baru, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
Bagi 1.570 keluarga penerima, penyerahan 2.770 sertifikat ini bukan hanya mengakhiri penantian panjang yang berlangsung hingga puluhan tahun. Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa kepastian hak atas tanah merupakan bagian dari tanggung jawab negara kepada masyarakat yang telah ikut membangun Indonesia dari kawasan transmigrasi.
Ervinna/DSR