Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Airlangga Klaim BBM Subsidi Aman Hingga Desember 2026

Jakarta, Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp18.250 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai meningkatkan tekanan terhadap sektor energi nasional. Namun, pemerintah memastikan pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih relatif aman hingga akhir 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kondisi subsidi BBM masih dapat dikendalikan selama harga minyak dunia berada di kisaran US$92–93 per barel dan nilai tukar rupiah bertahan pada level saat ini.

“Selama harga minyak di sekitar US$92–93 dan rupiah di level sekarang, relatif aman sampai Desember,” ujar Airlangga dalam keterangannya pada (13/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan terhadap rupiah yang semakin dalam. Dengan nilai tukar mencapai Rp18.250 per dolar AS, biaya pengadaan energi dari luar negeri berpotensi semakin mahal, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan minyak dan BBM domestik.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pasalnya, pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketika harga keekonomian BBM meningkat, sementara harga jual kepada masyarakat tetap dipertahankan, pemerintah harus menanggung selisih biaya tersebut melalui mekanisme subsidi maupun kompensasi.

ICP Oktober Melonjak ke US$117,24 per Barel

Di tengah klaim pemerintah mengenai ketahanan subsidi BBM, perkembangan harga minyak mentah Indonesia justru menunjukkan tekanan yang lebih besar.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) Oktober 2026 sebesar US$117,24 per barel. Angka tersebut meningkat US$4,43 per barel dibandingkan ICP September 2026 yang tercatat sebesar US$112,81 per barel.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 416.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Oktober 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan, kenaikan ICP dipengaruhi dinamika pasar internasional, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik yang mendorong kenaikan premi risiko perang di pasar energi global.

“Rata-rata ICP bulan Oktober 2026 yang naik menjadi US$117,24 per barel dipengaruhi dinamika pasar internasional dan eskalasi ketegangan geopolitik yang memicu peningkatan premi risiko perang di pasar global. Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional,” ungkap Laode.

Kenaikan ICP tersebut mencerminkan tekanan harga minyak mentah yang berlangsung secara luas. Situasi ini menjadi perhatian karena harga minyak merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan biaya pengadaan energi nasional.

Klaim Aman Hingga Desember di Tengah Tekanan Fiskal

Perbedaan antara asumsi harga minyak US$92–93 per barel yang disampaikan Airlangga dan realisasi ICP Oktober sebesar US$117,24 per barel menjadi salah satu aspek penting yang perlu dicermati.

Meski kedua angka tersebut tidak sepenuhnya identik karena menggunakan periode dan mekanisme perhitungan yang berbeda, selisihnya menunjukkan bahwa tekanan harga minyak terhadap sektor energi nasional tidak bisa diabaikan.

Di sisi lain, pelemahan rupiah hingga Rp18.250 per dolar AS berpotensi memperbesar biaya impor minyak dan produk BBM. Kombinasi kedua faktor tersebut dapat meningkatkan kebutuhan anggaran untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.

Dengan demikian, pernyataan Airlangga bahwa BBM bersubsidi relatif aman hingga Desember 2026 perlu dibaca sebagai penilaian berdasarkan asumsi kondisi pasar saat ini, bukan jaminan bahwa tekanan terhadap subsidi energi telah berakhir.

Perkembangan harga minyak dunia, pergerakan rupiah, serta kemampuan fiskal pemerintah dalam menanggung beban subsidi akan menjadi faktor penentu ketahanan kebijakan energi nasional hingga penghujung tahun.

Ujian pemerintah bukan hanya menjaga pasokan BBM tetap tersedia, melainkan juga memastikan stabilitas harga energi tidak berubah menjadi tekanan fiskal yang semakin besar bagi APBN.

Ervinna/DSR