Deklarasi dan Musyawarah Asosiasi Jasa Pertambangan (AJP) Kabupaten Morowali bukan sekadar seremoni. Bagi Inisiator AJP Morowali, H. Sahnil Umar, S.T., forum ini adalah jawaban atas kegelisahan panjang anak daerah yang telah terpendam sejak 2008.
Hampir 17 tahun, sejak investasi besar masuk ke Morowali, pengusaha lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Namun, angin segar kini datang dari pemerintah pusat.
“Kurang lebih satu bulan terakhir ini kita dapat angin segar dari pemerintah pusat, karena pemerintah sudah tegas dengan mengeluarkan regulasi mengenai keberpihakan pemerintah untuk teman-teman lokal bisa mengakses pekerjaan ataupun bisnis di sektor jasa pertambangan,” tegas H. Sahnil Umar saat diberi kesempatan berbicara di hadapan peserta musyawarah, Rabu (22/10/2026).
Ia membeberkan data faktual yang mencengangkan. Kondisi investasi akhir 2025, terdapat 53 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas kurang lebih 118 ribu hektare. Data ini mencerminkan betapa besarnya potensi ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya bisa dimasuki secara bersama-sama oleh pengusaha lokal.
Menurutnya, regulasi baru ini menjadi momentum. Terlebih, produksi di Morowali sangat besar, kurang lebih hampir 30 juta ton. Inilah fakta yang membuat banyak pihak harus berpikir ulang tentang keberpihakan.
Di balik besarnya potensi, H. Sahnil Umar membongkar potret buram di lapangan. Fakta paling menyakitkan, banyak pengusaha lokal yang sudah memiliki izin lengkap namun hingga kini belum pernah mendapatkan pekerjaan.
Lebih miris lagi, praktik di lapangan menunjukkan banyak pengusaha lokal yang mendapat kontrak dari perusahaan besar, namun secara de facto bukan mereka yang mengerjakan. Penyebabnya klasik: terbatasnya pendanaan, peralatan, tenaga teknis, hingga sistem manajerial perusahaan.
“Mereka hanya dapat fee dari anggaran yang diberikan pekerjaan tersebut. Itu kan kasihan hanya sembilan persen,” ungkapnya.
Kondisi ini, kata dia, harus didobrak. Jika dibiarkan, tidak akan pernah ada perubahan ke depan.
Untuk itu, AJP Morowali yang sedang dibangun harus punya marwah. H. Sahnil Umar merumuskan dua strategi utama yang akan menjadi perjuangan bersama.
Pertama, mengutamakan jasa sektor wilayah izin. Sikap AJP adalah mendorong pemegang IUP untuk memprioritaskan anggota yang memenuhi syarat dan keselamatan kerja.
Kedua, mendukung transparansi beneficial owner termasuk keanggotaan sendiri, untuk memastikan siapa direktur dan pemilik perusahaan yang benar-benar bekerja.
Dan strategi paling tegas yang ia lontarkan dan disambut kata “Setuju” oleh seluruh peserta adalah mendorong Gubernur.
“Sebelum RKB 2027 kita harus dorong ke Pak Gubernur karena Pak Gubernur ini adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Yang kita mendorong adalah supaya perusahaan-perusahaan pemegang IUP yang belum ada kontrak dengan pengusaha lokal itu harus di-suspend dulu RKB-nya,” tegasnya.
Ia menambahkan, perusahaan yang tidak memiliki konten atau kontrak dengan pengusaha lokal akan dievaluasi.
H. Sahnil Umar juga meluruskan isu miring. Ia menegaskan, dirinya bersama H. Ahmad Hakim sebagai inisiator tidak berniat memonopoli pekerjaan.
“Dengan kondisi kami, perusahaan kami sudah berjalan dengan pekerjaan yang sudah cukup kami bisa dapatkan. Tetapi yang kita mau atur ini adalah bagaimana teman-teman di bawah ini,” jelasnya.
Fokusnya adalah mengangkat pengusaha perintis skala kecil dan menengah di Morowali. Ia yakin, Morowali sudah banyak memiliki sarjana teknik pertambangan yang mumpuni. Persoalannya hanya kesempatan, akses modal, dan akses peralatan.
“Alhamdulillah kalau saya dengan Pak Haji Hakim itu Insya Allah kita bisa mengakses itu,” ujarnya membuka ruang kolaborasi.
Poin paling menohok dari orasinya adalah soal paradigma.
“Jadi tidak ada lagi alasan kita mau dikasih pekerjaan hanya untuk membuat supaya di lapangan tenang tidak ada demo-demo. Bukan itu. Yang kita mencari pekerjaan ini supaya teman-teman juga bisa naik kelas. Artinya supaya bisa kayalah di negeri sendiri,” pungkasnya dengan nada tinggi.
Ia menutup dengan seruan untuk merubah paradigma mulai hari ini. Pengusaha lokal Morowali harus yakin bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar skala nasional.
“Daripada kita hanya dikasih pekerjaan hanya untuk supaya tidak ada demo lagi itu yang sangat kasihan. Kita harus yakin bisa bersaing,” tutup Inisiator AJP Morowali itu.
Musyawarah AJP Morowali diharapkan menjadi awal baru kebangkitan pengusaha lokal untuk benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri.