JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu (DPD PBB) DKI Jakarta mematangkan persiapan Musyawarah Cabang (Muscab) melalui rapat sosialisasi yang digelar di Kantor Sekretariat PBB DKI Jakarta, Jalan Pelatnas PBSI No. 16, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (30/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari pemantapan aturan organisasi, sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sekaligus membahas mekanisme teknis pelaksanaan Muscab di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-DKI Jakarta.
Kegiatan dihadiri Ketua PBB DKI Jakarta Cst. DF. Siringoringo, S.H., Bendahara F. Suprawilson Sianturi, S.H., Wakil Bendahara Risda Manik, Pangda DPD DKI Sahat Situmorang, Kabiro Hukum Asido Nadeak, S.H., Biro Pers Rosmauli Panggabean, Kabiro Sosbudara DPD DKI Amson Siringoringo, Biro usaha Namora Hutasuhut, serta Biro Litbang.
Turut hadir jajaran, Srikandi DPD, serta anggota yang tergabung dalam jajaran DPD, DPC, dan PAC.
Hadir pula Ketua PBB DPC Jakarta Utara TF. Malau, S.H., Ketua PBB DPC Jakarta Selatan Herman Saragih, Ketua PBB DPC Jakarta Timur Marusaha Panjaitan, jajaran pengurus, serta para Ketua PAC dari tiga wilayah Jakarta.
Dalam pengarahannya, Ketua DPD PBB DKI Jakarta menegaskan pentingnya tertib administrasi, transparansi tata cara pencalonan, serta akurasi sistem pengundangan dan dokumentasi rapat.
Hal tersebut dinilai penting agar seluruh tahapan Muscab berjalan tertib dan tidak menimbulkan polemik internal.
DPD PBB DKI Jakarta memberikan kesempatan terbuka bagi kader di tingkat DPC maupun Pengurus Anak Cabang (PAC) yang ingin maju dalam bursa pemilihan Ketua DPC.
Namun, setiap kandidat tetap wajib melalui proses pemeriksaan atau tracing dan investigasi rekam jejak. Penilaian tersebut mencakup keaktifan kader, kinerja hingga komitmen dalam membesarkan organisasi.
“Siapa pun anggota DPC atau PAC yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua tentu diperbolehkan, namun akan kita periksa. Tim investigasi akan melihat keaktifannya, kinerjanya, serta ketulusan niatnya dalam membesarkan organisasi,” tegas Cst. DF. Siringoringo di Cipayung.
Selain kriteria internal, para calon juga diwajibkan memenuhi persyaratan administratif, antara lain Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan sehat fisik maupun medis.
DPD PBB DKI Jakarta menargetkan seluruh rangkaian Muscab di tingkat wilayah dapat rampung pada September 2026.
Dalam sesi penyampaian pandangan, Ketua DPC Jakarta Utara *TF. Malau, S.H.*, menyampaikan evaluasi terhadap kondisi organisasi di tingkat akar rumput.
Ia meminta DPD dan seluruh jajaran pengurus tidak bersikap pasif, melainkan fokus mengambil langkah nyata untuk menghidupkan kembali struktur organisasi yang belum aktif.
“Sangat mudah membentuk organisasi saat awal berdiri, namun tantangan sesungguhnya adalah menyembuhkan dan membangkitkan kembali struktur yang tidak aktif. Kami di Jakarta Utara memilih untuk bersikap jujur mengenai kondisi lapangan demi perbaikan bersama,” ujar TF. Malau.
Ia juga mendorong DPD PBB DKI Jakarta turun langsung ke wilayah untuk melihat kondisi organisasi sekaligus memberikan stimulus, edukasi pengkaderan, dan kepastian perlindungan hukum bagi kader yang menjalankan tugas di lapangan.
“Kami meminta DPD DKI Jakarta untuk turun ke bawah melihat langsung kondisi di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan wilayah lainnya. Berikan stimulus dan edukasi pengkaderan agar semangat para kader kembali terbakar. Ormas kita ini dipandang positif dan diperhitungkan oleh pemerintah, maka tata kelolanya harus semakin matang,” lanjutnya.
Menurut TF. Malau, pembenahan organisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat di tingkat pusat atau daerah. Penguatan struktur harus menyentuh langsung jajaran di tingkat bawah agar keberadaan PBB benar-benar aktif dan memberikan manfaat.
Setelah seluruh rangkaian Muscab selesai, DPD PBB DKI Jakarta merencanakan pelantikan pengurus secara serentak atau kolektif pada Oktober 2026.
Untuk menekan beban anggaran masing-masing DPC, DPD PBB DKI Jakarta berencana memfasilitasi pelantikan bersama di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
“Kalau dilantik sendiri-sendiri biaya yang dikeluarkan DPC bisa sangat besar. Oleh karena itu, DPD DKI membantu memfasilitasi pelantikan bersama di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Momen ini juga menjadi peluang bagi jajaran DPC untuk membentuk kepanitiaan serta merangkul para mitra strategis di wilayahnya masing-masing,” pungkas DF. Siringoringo
Melalui rangkaian sosialisasi dan konsolidasi tersebut, DPD PBB DKI Jakarta berharap pelaksanaan Muscab dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai AD/ART.
Selain menghasilkan kepengurusan baru di tingkat DPC, Muscab diharapkan menjadi momentum untuk membenahi struktur organisasi sekaligus menghidupkan kembali semangat kader hingga tingkat PAC.
Dengan target Muscab rampung September dan pelantikan kolektif pada Oktober 2026, PBB DKI Jakarta kini memasuki tahapan penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh wilayah ibu kota.(ros)