Jakarta, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo mendorong pemerintah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai motor penguatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari kenaikan penerimaan negara, tetapi harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, seusai menghadiri Rapat Pleno III Wantimpres bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta.
Dalam keterangan yang diterima pada (23/10/2026), ia menilai perekonomian nasional masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global.
“Di tengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, fondasi ekonomi nasional kita relatif terjaga. Pertumbuhan tetap berlangsung, inflasi terkendali, aktivitas industri tumbuh, dan kepercayaan terhadap Indonesia tetap tinggi. Ini menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan, ketahanan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kebijakan fiskal yang berdampak nyata. APBN, menurut dia, tidak boleh sekadar menjadi instrumen administrasi keuangan negara, tetapi harus menggerakkan sektor produktif, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat pemerataan kesejahteraan.
Berdasarkan paparan dalam rapat, pendapatan negara hingga September 2026 mencapai Rp2.341,7 triliun, tumbuh 25,5 persen. Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.607,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp492,3 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun, meningkat 19 persen.
Bamsoet menilai kenaikan penerimaan tersebut harus diikuti belanja yang efektif, produktif, dan tepat sasaran. Tanpa kualitas belanja yang memadai, peningkatan penerimaan negara berisiko tidak memberikan dampak optimal terhadap daya beli, penciptaan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ruang fiskal yang tersedia harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan produktif, memperkuat sektor riil, dan memperluas perlindungan sosial. APBN harus hadir memberikan rasa aman sekaligus membuka peluang kemajuan bagi rakyat,” tegasnya.
Ia mendorong belanja negara diprioritaskan untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pembangunan infrastruktur produktif dan penguatan industri dalam negeri juga perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.
Menurut Bamsoet, penciptaan lapangan kerja harus menjadi salah satu indikator utama keberhasilan belanja negara. Setiap program pembangunan dan insentif usaha perlu dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi.
Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran
Dalam menjaga daya beli, Bamsoet turut menyoroti proyeksi subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026 yang mencapai Rp525,9 triliun. Besarnya alokasi tersebut mencerminkan peran strategis pemerintah dalam menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.
Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran subsidi harus diimbangi dengan tata kelola yang lebih baik. Pembaruan data penerima, pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, serta evaluasi berkala dinilai penting agar manfaat subsidi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
“Subsidi energi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Pemerintah perlu memperbaiki data penerima, menutup kebocoran distribusi, serta mempercepat kemandirian energi nasional,” katanya.
Ia menambahkan, subsidi yang tepat sasaran tidak hanya membantu menjaga konsumsi rumah tangga, tetapi juga menekan biaya produksi dan distribusi usaha kecil. Sebaliknya, subsidi yang tidak efektif dapat membebani anggaran dan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan prioritas.
Dalam jangka panjang, penguatan produksi energi domestik dan diversifikasi sumber energi perlu dipercepat untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga energi global.
Investasi Harus Menghasilkan Pekerjaan
Dari sisi investasi, Bamsoet menyebut aliran modal sebesar Rp149,3 triliun hingga 16 Oktober 2026 sebagai salah satu indikator daya tarik Indonesia bagi investor. Besarnya pasar domestik, sumber daya alam, potensi tenaga kerja, dan peluang pengembangan industri menjadi modal penting untuk menarik investasi berkelanjutan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk. Investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri nasional, serta memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal.
Bamsoet juga menyoroti konsultasi MSCI terkait kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia. Menurutnya, isu tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor.
“Kepercayaan pasar harus terus diperkuat melalui kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia memiliki sumber daya alam, pasar domestik, bonus demografi, serta posisi strategis. Dengan pembenahan berkelanjutan, Indonesia akan semakin diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi dunia,” ujarnya.
Ia menekankan, kepercayaan investor tidak dapat dibangun hanya melalui promosi potensi ekonomi. Kepastian regulasi, penegakan hukum, integritas pasar, dan konsistensi kebijakan merupakan prasyarat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
Bamsoet turut mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal, terutama dengan proyeksi defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah, kata dia, perlu menyeimbangkan kebutuhan percepatan pembangunan dengan kehati-hatian dalam menjaga kesehatan keuangan negara.
Belanja produktif harus diperkuat, sedangkan pengeluaran yang kurang efektif perlu dievaluasi. Transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan pengawasan realisasi anggaran juga harus menjadi bagian integral dari pengelolaan APBN.
“Pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga keseimbangan antara keberanian membiayai pembangunan dan kehati-hatian menjaga kesehatan fiskal. Ini penting agar Indonesia mampu terus tumbuh sekaligus tangguh menghadapi berbagai perubahan global,” jelasnya.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga agar kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan industrialisasi berjalan selaras. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi diikuti peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kesempatan usaha.
Menurut Bamsoet, penguatan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan industri bernilai tambah harus menjadi bagian dari strategi memperluas pekerjaan produktif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan output nasional, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan yang lebih baik.
APBN 2027 Harus Berorientasi Pada Hasil
Bamsoet menegaskan, tantangan pemerintah bukan semata-mata menjaga stabilitas ekonomi, melainkan memastikan stabilitas tersebut menjadi landasan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena itu, arah kebijakan fiskal 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek sekaligus mempercepat transformasi ekonomi nasional.
“Arah kebijakan fiskal 2027 harus menjadi fondasi menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera. Optimisme kita memiliki dasar yang nyata: ekonomi tumbuh, penerimaan negara meningkat, industri bergerak, investasi tetap datang, dan negara hadir melindungi rakyat. Tugas kita adalah memastikan seluruh kekuatan itu bekerja untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Ia berharap APBN ke depan semakin berorientasi pada hasil, dengan prioritas yang jelas, pelaksanaan transparan, dan manfaat yang terukur.
Pengelolaan fiskal yang disiplin serta keberpihakan pada sektor produktif dinilai menjadi kunci agar anggaran negara benar-benar berfungsi sebagai instrumen penguatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Ervinna/DSR