Jakarta, Indonesia masuk dalam jajaran tiga besar negara dengan tingkat kejadian bencana tertinggi di dunia. Tingginya ancaman bencana setiap tahun menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan nasional, bukan sekadar bergerak setelah bencana terjadi.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia berada di peringkat dua atau tiga negara dengan frekuensi kejadian bencana tertinggi di dunia, bersama India dan Filipina.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada (9/11/2026), menyusul pertemuan sejumlah menteri dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kesiapan pemerintah menghadapi potensi bencana di Indonesia.
Menurut Budi, tingginya risiko bencana harus direspons melalui persiapan yang lebih matang dan terintegrasi. Pemerintah tidak boleh terus terjebak dalam pola penanganan yang hanya berorientasi pada respons darurat setelah bencana terjadi.
“Indonesia di dunia termasuk negara yang tinggi bencananya setiap tahun. Peringkatnya dua atau tiga, bersama India dan Filipina. Kita perlu persiapan yang lebih baik agar ketika terjadi bencana, kita tidak terus-menerus reaktif,” kata Budi.
Kemenkes Siapkan Penanganan Kesehatan Sesuai Karakteristik Bencana
Dari sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan strategi penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik dan dampak masing-masing bencana.
Budi mencontohkan sejumlah ancaman yang pernah dihadapi Indonesia, mulai dari bencana hidrologi di Sumatra, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, hingga potensi bencana di kawasan Krakatau.
Ia menegaskan, setiap jenis bencana memiliki konsekuensi kesehatan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang spesifik.
Bencana banjir, misalnya, berpotensi memicu persoalan sanitasi, pencemaran air, dan penyebaran penyakit. Sementara itu, karhutla dapat menimbulkan gangguan pernapasan akibat paparan asap, sedangkan gempa bumi berisiko menyebabkan korban luka, kematian, serta kerusakan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kemenkes memang sifatnya lebih di hilir, yaitu bagaimana menangani kesehatan masyarakat pascabencana. Penanganannya berbeda. Misalnya, karhutla itu berbeda dengan banjir, dan banjir berbeda juga dengan gempa bumi. Itu yang kita siapkan,” ujarnya.
Tingginya risiko bencana bukan sekadar persoalan statistik. Dampak nyata terlihat dalam rangkaian banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor yang melanda wilayah utara dan tengah Pulau Sumatra pada akhir November 2025.
Bencana tersebut menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar, kerusakan infrastruktur, serta krisis kemanusiaan yang berdampak luas.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 27 Januari 2026, sedikitnya 1.204 orang meninggal dunia, 140 orang dinyatakan hilang, dan lebih dari 8.000 orang mengalami luka-luka.
Dampak bencana juga menjangkau lebih dari 3,3 juta jiwa, sementara hingga satu juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan mengungsi untuk menyelamatkan diri.
Besarnya dampak tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan evakuasi dan bantuan darurat. Kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, layanan medis bergerak, fasilitas kesehatan darurat, serta pemulihan kesehatan masyarakat harus menjadi bagian penting dari strategi nasional.
Pernyataan Menkes menjadi pengingat bahwa Indonesia membutuhkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang lebih kuat, terukur, dan berkelanjutan.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diterjemahkan menjadi langkah konkret, mulai dari pemetaan risiko, penguatan sistem peringatan dini, kesiapan logistik, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga pemerataan fasilitas penanganan darurat di wilayah rawan bencana.
Sebab, dalam situasi darurat, keterlambatan respons dapat memperbesar jumlah korban dan memperburuk dampak kemanusiaan.
Dengan posisi Indonesia yang menghadapi ancaman berbagai jenis bencana, kesiapsiagaan semestinya menjadi agenda permanen pemerintah, bukan hanya prioritas ketika bencana sudah terjadi.
Tantangan terbesar bukan sekadar bagaimana pemerintah mampu menangani bencana, melainkan seberapa siap negara mencegah jatuhnya korban dan melindungi masyarakat sebelum bencana berikutnya datang.
Ervinna/DSR