Jakarta, Pemerintah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sekaligus memperluas pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia. Pelibatan daerah dinilai menjadi faktor penting agar pembangunan infrastruktur energi tidak hanya mengejar target kapasitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot dalam pertemuan bersama Ketua dan anggota DPD RI di Jakarta, pada (10/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis sektor energi, mulai dari pengembangan panas bumi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), percepatan elektrifikasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga penguatan pengawasan kegiatan pertambangan.
Yuliot menegaskan, kebijakan energi nasional harus mampu menjamin ketahanan dan keandalan pasokan energi, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Dari sisi kebijakan energi itu adalah bagaimana ketahanan energi bisa berjalan sangat andal dan jangan sampai terjadi kelangkaan energi bagi masyarakat, baik BBM maupun ketersediaan listrik. Selain itu, bagaimana kita melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat,” ujar Yuliot.
Menurutnya, percepatan transisi energi tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek agar pembangunan energi sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan warga, serta kondisi sosial dan lingkungan setempat.
Dalam upaya memperluas pemerataan energi, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen pada 2029. Namun, tantangan geografis Indonesia masih menyisakan 10.068 lokasi di 5.821 desa yang membutuhkan pembangunan akses listrik.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan berbeda sesuai kondisi geografis dan keterjangkauan infrastruktur di setiap wilayah.
“Untuk menjawab tantangan geografis Indonesia, pemerintah menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah melalui perluasan jaringan, pembangunan mini-grid berbasis EBT, dan penyediaan PLTS individual dengan baterai bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik,” jelas Yuliot.
Khusus wilayah 3T yang belum terjangkau jaringan listrik utama, pemerintah menyiapkan program Listrik Desa (Lisdes). Program ini antara lain memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebagai solusi penyediaan energi yang menyesuaikan potensi sumber daya lokal.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses listrik, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur energi antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Dalam pengembangan energi panas bumi, Kementerian ESDM menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap awal, termasuk sebelum proses pelelangan wilayah kerja panas bumi dilaksanakan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan, komunikasi dengan pemerintah daerah akan dibangun sebelum lelang berlangsung. Bahkan, pemerintah daerah akan dilibatkan secara langsung dalam kepanitiaan lelang.
“Untuk pemanfaatan panas bumi ini, keterikatan dengan pemda sangat besar, termasuk proses lelang dan proses-proses seterusnya, termasuk kami mintakan anggota panitia lelang pun dari pemda,” ungkap Eniya.
Pelibatan tersebut menjadi penting mengingat pengembangan panas bumi tidak hanya berkaitan dengan investasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan penerimaan masyarakat, kepastian informasi, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah.
DPD RI menyambut langkah tersebut dan menekankan bahwa sosialisasi kepada masyarakat harus menjadi bagian penting dari proses pengembangan panas bumi. Negara diminta hadir untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan memahami manfaat maupun dampak proyek sebelum kegiatan berjalan.
Anggota DPD RI dari Maluku Utara, R. Graal Taliawo, menegaskan bahwa sosialisasi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta.
“Ketika konsesi panas bumi diberikan, penting sekali negara hadir dan jangan biarkan pihak swasta sendiri yang memberikan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kita (DPD RI) akan mendukung sepenuhnya upaya ini,” ujar Graal.
Selain panas bumi, pengembangan potensi hidroenergi di Kalimantan Utara turut menjadi pembahasan penting dalam pertemuan tersebut. Dua proyek yang menjadi perhatian adalah PLTA Mentarang dan PLTA Kayan, yang memiliki potensi kapasitas besar untuk mendukung pasokan listrik serta pengembangan kawasan industri.
Yuliot menyampaikan, PLTA Mentarang memiliki potensi kapasitas sekitar 1.375 megawatt (MW) dan saat ini masih dibahas secara lintas kementerian.
Salah satu aspek yang tengah diselesaikan adalah persoalan lahan genangan yang sebagian bersinggungan dengan program strategis nasional Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah sedang melakukan verifikasi aset dan menyusun rekomendasi teknis dengan target penyelesaian pada Desember 2026.
Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara, Marthin Billa, menyampaikan harapan masyarakat agar proyek tersebut segera memperoleh kepastian penyelesaian. Pasalnya, pembangunan PLTA Mentarang dinilai memiliki keterkaitan strategis dengan pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan.
“Masyarakat Kalimantan Utara yang sudah menyiapkan lahannya ini sangat berharap proyek ini dapat segera diselesaikan, apalagi penyelesaian proyek ini akan menunjang Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan,” ujar Marthin.
Sementara itu, PLTA Kayan dengan potensi kapasitas sekitar 9 gigawatt (GW) masih berada dalam tahap penjajakan calon mitra pendanaan. Proyek tersebut diupayakan dikembangkan melalui skema Independent Power Producer (IPP) PLN, dengan target operasi komersial atau Commercial Operation Date (COD) pada 2031 sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Pembahasan bersama DPD RI menegaskan bahwa percepatan pembangunan energi nasional membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pengembangan panas bumi, pembangunan PLTA berskala besar, hingga penyediaan listrik bagi desa-desa di wilayah 3T tidak cukup hanya mengandalkan target investasi dan kapasitas pembangkit. Kepastian lahan, penerimaan masyarakat, kesiapan infrastruktur, serta perlindungan lingkungan juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan setiap proyek.
Melalui pelibatan daerah sejak tahap perencanaan, pemerintah berharap pembangunan EBT dapat berjalan lebih terarah, mengurangi potensi konflik sosial, serta memastikan manfaat sumber daya energi dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPD RI pun menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mempercepat transisi menuju energi bersih, dan mewujudkan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok Indonesia.
Ervinna/DSR