MediaPers.com : JAKARTA BARAT – Sesuai dengan Instruksi dan kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh kedua belah pihak baik dari PT AMS maupun dari pengelola CBD untuk lakukan pertemuan sekaligus sosialisasi terhadap warga yang dilaksanakan di Halaman Pos Keamanan CBD pada hari Jum’at 30/10/ 2026 pukul 15 : 30 WIB. hingga selesai
Sekretaris RW 014 Kelurahan Cengkareng Timur, Muhamad Febriyansah, meminta pihak pengelola parkir, PT AMS maupun PT RRAA, menghormati aspirasi masyarakat dan tidak memaksakan operasional parkir apabila warga setempat tidak memberikan persetujuan.
Dalam keterangannya, Febri menyampaikan bahwa persoalan perizinan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperjelas sebelum kegiatan usaha parkir dijalankan. Menurutnya, rekomendasi teknis seperti analisis lalu lintas saja belum cukup, tetapi perlu dipastikan seluruh persyaratan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dipenuhi.
“Kalau izin, setahu saya, yang ada baru rekomendasi teknis dan analisis lalu lintas. Tetapi PTSP-nya harus lengkap, izinnya harus jelas,” ujar Febri.
Sebagai Sekretaris RW 014, Muhamad Febriyansah menegaskan dirinya tidak ingin memprovokasi maupun memperkeruh situasi di tengah masyarakat. Ia berharap persoalan parkir tersebut dapat disikapi secara terbuka dengan mengedepankan kejujuran, komunikasi, serta aspirasi warga.
Menurutnya, keberadaan parkir berbayar berpotensi menimbulkan dampak terhadap kenyamanan masyarakat. Ia menilai kondisi ekonomi warga saat ini juga sedang sulit, sehingga kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat perlu dipertimbangkan secara matang.
“Sekarang ekonomi kita sudah sulit, ditambah lagi ada parkir. Itu keuntungan apa, kerugian sebenarnya bagi kita?” ungkapnya.
Febri juga menilai keberadaan fasilitas parkir yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat memengaruhi aktivitas warga. Ia mencontohkan pengalaman pribadi ketika terkadang merasa enggan untuk parkir di tempat tertentu, termasuk di minimarket.
Lebih lanjut, Febri menekankan bahwa pihak pengelola tidak boleh memaksakan kehendak apabila masyarakat tidak mengizinkan kegiatan tersebut. Menurutnya, penghormatan terhadap aspirasi warga merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya konflik berkepanjangan di wilayah Rukan CBD.
“Saya minta kalau warga tidak mengizinkan, PT AMS maupun PT RRAA tidak boleh memaksa. Saya tidak mau ada permasalahan yang berlanjut di wilayah Rukan CBD ,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan musyawarah dan menjaga situasi tetap aman, damai, serta kondusif. Febri juga mengingatkan agar persoalan parkir tidak menjadi pemicu kericuhan maupun permasalahan sosial baru di tengah masyarakat.
Menurutnya, keputusan terkait operasional parkir harus mempertimbangkan kepentingan warga, kejelasan perizinan, serta dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan.
Febri berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga keharmonisan lingkungan.”Harapnya
Hingga berita ini ditulis kegiatan berjalan aman dan kondusif
Rham/Red
Tim Publikasi 014