JAKARTA, 26 September 2026 — Dharmapala Nusantara – Aktivis Buddhis Bersatu menggelar Seminar Kebangsaan Buddhadharma dan Politik Kebangsaan dengan tema “Membangun Kesadaran Politik yang Cerdas, Kritis, Beretika, dan Berlandaskan Dharma”, Sabtu (26/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Joang ’45, Menteng Raya, Jakarta Pusat, tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas wawasan kebangsaan, kehidupan demokrasi, serta pentingnya kesadaran politik yang beretika dalam perspektif Buddhadharma.
Seminar dihadiri sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan, di antaranya Dr. Daniel Johan, S.E., M.M., Anggota Komisi IV DPR RI; Drs. Supriyadi, M.Pd., Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI; Kevin Wu, S.E., M.H., Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Dharmapala Nusantara; Abdul Khalit, M.Si., Ph.D., Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta; serta Christian Lois, S.T., Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang.
Selain para narasumber dan pejabat tersebut, kegiatan turut diikuti pimpinan organisasi keagamaan Buddha, organisasi kepemudaan Buddha, mahasiswa agama Buddha, serta pengurus dan anggota Dharmapala Nusantara.
Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, peserta bersama-sama menyanyikan Mars Dharmapala Nusantara sebagai pembuka kegiatan.
Ketua Panitia Seminar Kebangsaan Buddhadharma dan Politik Kebangsaan, Jimmy Wu, mengatakan kegiatan tersebut terlaksana atas arahan Ketua Umum Dharmapala Nusantara yang terus mendorong umat Buddha untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik nasional. Menurutnya, tema “Buddhadharma dan Politik Kebangsaan: Membangun Kesadaran Politik yang Cerdas, Kritis, Beretika dan Berlandaskan Dharma” menjadi ruang untuk memperluas wawasan serta mendorong umat Buddha agar dapat berperan lebih aktif, cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seminar menghadirkan Daniel Johan sebagai keynote speaker dari kalangan politisi Buddhis, serta Dr. Sutrisno, Rektor Nalanda, dan Edy Setyawan, pakar dan peneliti, sebagai narasumber.
Jimmy menyebut peserta seminar berasal dari berbagai unsur, khususnya masyarakat Buddha, organisasi Buddhis, mahasiswa, akademisi, dan pemuda Buddhis. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pengurus Dewan Pengurus Pusat Dharmapala Nusantara, panitia, serta seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut. “Semoga seminar Buddhadharma dan Politik Kebangsaan ini dapat memberikan manfaat memperluas wawasan dan mendorong semakin kuatnya kontribusi umat Buddha dalam membangun kehidupan politik dan kebangsaan Indonesia yang cerdas, kritis, beretika, damai, dan berlandaskan Dharma,” ujar Jimmy.
Tiga Harapan Kaban Kesbangpol Provinsi Jakarta untuk Umat Buddha di Jakarta
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Abdul Khalit, M.Si., Ph.D., mengatakan politik tidak semestinya dipahami hanya sebagai perebutan kekuasaan. Menurutnya, dalam perspektif kebangsaan, politik merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Ia mengapresiasi seminar bertema “Membangun Kesadaran Politik yang Cerdas, Kritis, Beretika, dan Berlandaskan Dharma” karena dinilai relevan dengan kondisi Jakarta sebagai kota yang memiliki keberagaman agama dan latar belakang masyarakat.
“Jakarta ini merupakan miniatur Indonesia. Segala perbedaan ada di sini. Karena itu, membangun kesadaran politik yang beretika menjadi penting agar perbedaan tidak mudah berubah menjadi perpecahan,” ujar Abdul Khalit.
Ia kemudian mengaitkan empat nilai dalam tema seminar dengan kehidupan politik kebangsaan. Menurutnya, cerdas dalam politik berarti tidak mudah terpengaruh hoaks maupun ujaran kebencian, khususnya yang beredar melalui media sosial. Ia mengajak masyarakat menerapkan prinsip saring sebelum sharing dengan memeriksa informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya.
Sementara itu, sikap kritis, kata Abdul Khalit, bukan berarti mencaci maki pemerintah di media sosial. Sikap kritis harus diwujudkan melalui pemikiran yang bijaksana, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan berdasarkan data.
Untuk aspek beretika, Abdul Khalit mengaitkannya dengan nilai sila dalam ajaran Buddha. Ia menyinggung prinsip *ahimsa* yang menolak kekerasan, termasuk kekerasan verbal dalam ruang politik.
“Berbeda pilihan itu boleh, tetapi jangan sampai memutus persaudaraan,” katanya.
Sedangkan politik yang berlandaskan Dharma, menurut Abdul Khalit, menempatkan kebenaran dan pengabdian sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan politik. Ia menilai politik tanpa Dharma berpotensi menjadi politik transaksional, sementara politik yang berlandaskan Dharma dapat diarahkan menjadi politik pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat.
Tiga Harapan untuk Umat Buddha di Jakarta
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Khalit menyampaikan tiga harapan Pemprov DKI Jakarta kepada umat Buddha. Pertama, umat Buddha di Jakarta diharapkan menjadi pelopor pemilih cerdas dengan menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS), menolak politik uang, serta menolak politisasi SARA.
Kedua, umat Buddha diharapkan dapat menjadi jembatan pemersatu dan penyejuk di tengah perbedaan sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, umat Buddha di Jakarta diharapkan turut menjaga kondisi Jakarta tetap kondusif.
Ia juga mengajak masyarakat melaporkan potensi konflik bernuansa SARA kepada pihak terkait maupun aparat penegak hukum agar dapat ditangani secara tepat.
Ajak Generasi Muda Jaga Jakarta di Ruang Digital
Abdul Khalit juga menekankan pentingnya peran generasi muda, termasuk kalangan muda Buddhis, dalam menjaga ruang digital. Menurutnya, masyarakat dapat berkontribusi dengan merespons narasi intoleransi, ujaran kebencian, maupun konten yang berpotensi memecah persatuan dengan narasi yang menyejukkan.
Ia menegaskan bahwa semangat “Jaga Jakarta” bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, gubernur, maupun perangkat pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
“Jaga Jakarta itu bukan milik aparat penegak hukum, bukan milik gubernur dan perangkat daerahnya, tetapi milik kita semua untuk menjaga Jakarta,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Abdul Khalit berharap Seminar Kebangsaan Buddhadharma dan Politik Kebangsaan tidak berhenti sebagai forum diskusi atau wacana, tetapi dapat dilanjutkan dengan gerakan dan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi kehidupan kebangsaan.
Dirjen Bimas Buddha Politik dijadikan sebagai instrumen Pengabdian
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama RI, Drs. Supriyadi, M.Pd., mengajak umat Buddha untuk tidak takut berkiprah dalam dunia politik. Menurutnya, politik dapat menjadi instrumen pengabdian untuk menata kehidupan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengawali sambutannya dengan mengajak seluruh peserta memaknai semangat perjuangan yang melekat pada Gedung Joang ’45.
Menurut Supriyadi, kehadiran peserta dalam seminar tersebut seharusnya tidak sekadar memenuhi undangan, tetapi juga dilandasi kesadaran dan semangat untuk memperoleh pemahaman mengenai kehidupan kebangsaan dan politik.
Ia mengapresiasi prakarsa Dharmapala Nusantara yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk unsur legislatif, akademisi, dan aktivis. Menurutnya, pandangan para narasumber diharapkan dapat menggugah semangat umat Buddha, khususnya generasi muda, untuk memahami politik secara lebih luas.
Supriyadi mengatakan selama ini masih terdapat pandangan bahwa belum banyak umat Buddha yang berkiprah dalam politik, khususnya politik kepartaian. Namun, seminar tersebut menurutnya memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya membahas politik kepartaian, melainkan juga membangun kesadaran berpolitik.
Politik sebagai Instrumen Pengabdian
Supriyadi kemudian mengaitkan kesadaran politik dengan sejarah Buddhisme. Ia menyinggung kisah Raja Suddhodana yang pernah mengharapkan Pangeran Siddhartha meneruskan kepemimpinan sebagai seorang raja. Menurutnya, kisah tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan dan penataan kehidupan masyarakat juga memiliki keterkaitan dengan kesadaran politik.
“Politik dijadikan sebagai instrumen, instrumen pengabdian untuk melakukan penataan kehidupan sosial demi kesejahteraan,” ujar Supriyadi.
Karena itu, ia berharap umat Buddha tidak lagi merasa takut untuk terlibat dalam politik. Menurutnya, keterlibatan dalam kehidupan politik maupun pemerintahan dapat menjadi bagian dari upaya menata kehidupan sosial agar masyarakat dapat mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia.
“Demikian pula di pemerintahan juga berpolitik. Semua adalah untuk menata kehidupan sosial agar bisa meraih, mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan lebih bahagia,” katanya.
Di akhir sambutannya, Supriyadi mengajak seluruh peserta menyimak pemaparan para narasumber dan menjadikannya sebagai bahan untuk merumuskan pemahaman serta tatanan kehidupan kebangsaan yang lebih baik.
Ia berharap seminar tersebut memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi umat Buddha dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sesi selanjutnya diisi dengan pemaparan oleh keynote speaker
Daniel Johan Tekankan Pentingnya Etika dalam Politik
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, S.E., M.M., mendorong umat Buddha, khususnya generasi muda, untuk tidak menjauh dari dunia politik. Menurutnya, keterlibatan dalam politik merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata dalam menentukan arah kehidupan masyarakat dan bangsa. Daniel mengawali pemaparannya dengan mengangkat pandangan umum bahwa politik merupakan dunia yang berat karena berkaitan dengan kekuasaan. Namun, menurutnya, umat Buddha tidak semestinya memandang kekuasaan hanya sebagai sesuatu yang harus dijauhi.
Ia mengajak peserta melihat kekuasaan dan kehidupan duniawi secara lebih bijaksana. Harta, kekuasaan, dan berbagai keinginan manusia, menurut Daniel, dapat menjadi sumber kebaikan apabila dikelola dengan benar, tetapi dapat pula menjadi sumber persoalan apabila manusia terjebak di dalamnya.
Ia menceritakan pengalamannya menurutnya, lembaga legislatif menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan warga dan bangsa. Jika kelompok masyarakat tertentu tidak mengambil bagian dalam ruang tersebut, maka ruang itu tetap akan diisi oleh pihak lain.
“Kalau memang sudah disediakan ruang, kenapa kita tidak maju? Karena bagi mereka, DPR itu menjadi kekuatan yang akan ikut menentukan nasib warganya, nasib bangsanya,” ujar Daniel.
Karena itu, ia menilai umat Buddha perlu membangun keberanian sekaligus kapasitas untuk berpartisipasi dalam politik. Keterlibatan tersebut, menurutnya, bukan semata-mata untuk mengejar jabatan, melainkan untuk menghadirkan kontribusi bagi masyarakat.
Politik Harus Menjadi Jalan Mengurangi Penderitaan
Daniel mengaitkan tujuan politik dengan salah satu prinsip dasar Buddhadharma, yakni memahami penderitaan dan jalan untuk mengakhirinya. Menurutnya, seorang politisi Buddhis perlu melihat politik sebagai sarana untuk ikut mengurangi penderitaan masyarakat.
Ia menilai pemahaman Buddhadharma dalam kehidupan politik tidak cukup jika hanya bersifat individual dan tidak menyentuh persoalan sosial. Karena itu, diperlukan pemahaman mengenai bagaimana berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan dan ketimpangan struktural, terbentuk dan dapat diatasi.
Daniel menyebut konsep dialektika Dharma sebagai salah satu cara untuk memahami hubungan antara nilai-nilai Dharma dan perubahan sosial. Menurutnya, Dharma perlu dipahami secara kontekstual agar dapat menjadi kekuatan untuk menghadirkan perubahan dan menjawab persoalan masyarakat.
Ia juga mengaitkan gagasan tersebut dengan konsep Raja Dharma, yakni kepemimpinan yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan kebaikan dan kesejahteraan, bukan semata-mata mempertahankan kekuasaan.
Politik Membutuhkan Etika dan Kekuatan Moral
Daniel menegaskan bahwa keterlibatan umat Buddha dalam politik harus dibarengi dengan kekuatan moral. Ia mengingatkan agar politisi tidak terjebak pada ambisi kekuasaan dan menghalalkan berbagai cara untuk mempertahankan posisi.
Menurutnya, seseorang yang masuk ke dunia politik harus memiliki kemampuan memahami proses politik, membangun relasi, serta mengambil keputusan secara bijaksana. Namun, kompetensi tersebut juga harus berjalan bersama prinsip moral.
Daniel mencontohkan sosok B.R. Ambedkar yang menggunakan pemikiran dan nilai Dharma sebagai landasan perjuangan melawan diskriminasi dan memperjuangkan kesetaraan masyarakat Dalit di India.
Menurut Daniel, pengalaman Ambedkar menunjukkan bahwa Dharma dapat menjadi kekuatan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kemanusiaan.
Daniel juga menekankan bahwa kontribusi Buddhadharma dalam kehidupan kebangsaan tidak seharusnya berhenti pada identitas kelompok. Menurutnya, nilai-nilai Dharma justru dapat diperluas menjadi prinsip kemanusiaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat.
Ia mencontohkan nilai persaudaraan dan kemanusiaan sebagai prinsip yang dapat menjadi pegangan dalam menghadapi diskriminasi, tanpa melihat latar belakang agama, suku, maupun kelompok seseorang.
“Selama ukurannya adalah kemanusiaan, itulah kontribusi yang bisa Dharma lakukan untuk Indonesia,” katanya.
Daniel berharap keterlibatan umat Buddha dalam politik dapat terus berkembang melalui peningkatan kapasitas, keberanian mengambil peran, serta pemahaman Dharma yang mampu menjawab persoalan sosial. (rafian)