MediaPers.com : TORAJA UTARA – Penyelesaian sengketa tanah Lapangan Gembira Rantepao menjadi salah satu isu utama dalam pertemuan antara Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM), Putra Naibaho, dengan Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Toraja Utara tersebut membahas upaya mencari jalan keluar atas sengketa lahan Lapangan Gembira yang telah melalui proses panjang di pengadilan dan mencapai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Persoalan ini menjadi perhatian serius karena di atas lahan yang disengketakan terdapat sejumlah fasilitas publik dan aset pemerintah, di antaranya SMAN 2 Toraja Utara, Puskesmas Rantepao, gedung olahraga (GOR), serta sejumlah fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Bupati Frederik Victor Palimbong menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berupaya menyelesaikan persoalan melalui pendekatan musyawarah dan negosiasi dengan pihak penggugat atau pemilik tanah.
Namun, keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam proses penyelesaian. Sebagai langkah mencari titik temu, pemerintah daerah mengupayakan kesepakatan nilai penyelesaian tanah sekitar Rp45 miliar.
Tawaran tersebut diharapkan menjadi jalan tengah agar persoalan sengketa tidak terus berlarut-larut, sekaligus memberikan kepastian terhadap keberlangsungan fasilitas publik yang berada di kawasan Lapangan Gembira.
Menanggapi penjelasan Bupati, Putra Naibaho menilai langkah penyelesaian melalui dialog dan pendekatan win-win solution perlu didukung serta menjadi ruang bersama bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Menurutnya, persoalan Lapangan Gembira tidak semata-mata menyangkut kepentingan kepemilikan tanah, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas sosial.
“Persoalan Lapangan Gembira harus kita lihat secara utuh. Kita tentu menghormati proses hukum dan hak kepemilikan pihak yang telah dimenangkan melalui pengadilan. Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat luas yang selama ini memiliki keterkaitan dengan kawasan tersebut,” ungkap Putra.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh pihak. Hak kepemilikan yang telah memperoleh kepastian hukum harus dihormati, sementara kepentingan publik juga perlu mendapatkan perlindungan.
Putra juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan dan administrasi aset pada masa lalu.
Menurutnya, apabila terdapat kekeliruan administrasi maupun pengelolaan aset yang menjadi bagian dari munculnya sengketa, hal tersebut harus dijadikan pembelajaran agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kalau kita berbicara tentang keadilan, maka keadilan harus dilihat dari berbagai sisi. Hak kepemilikan harus dihormati, tetapi kepentingan publik juga harus mendapatkan perlindungan.
Jangan sampai persoalan tata kelola masa lalu justru membuat masyarakat luas harus menanggung dampak berkepanjangan,” tegasnya.
DPP GPM memandang tawaran penyelesaian sekitar Rp45 miliar yang disampaikan Bupati merupakan bagian dari upaya negosiasi pemerintah daerah untuk menemukan kesepakatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan masyarakat.
Meski demikian, Putra menekankan bahwa setiap kesepakatan harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang berlaku, penilaian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta persetujuan seluruh pihak yang berkepentingan.
Ia juga mendorong agar komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak pemilik tanah terus dibangun secara terbuka dan konstruktif. Dengan demikian, penyelesaian yang dicapai nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keberlanjutan pelayanan publik di kawasan tersebut.
Bagi Gerakan Pemuda Marhaenis, semangat Marhaenisme mengajarkan bahwa setiap kebijakan dan penyelesaian persoalan harus senantiasa menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama.
“Pada akhirnya, tanah dan pembangunan harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kita tidak sedang mempertentangkan hak seseorang dengan kepentingan masyarakat, melainkan mencari jalan agar keduanya memperoleh penyelesaian yang adil. Lapangan Gembira harus mendapatkan kepastian penyelesaian, dan masyarakat Toraja Utara tidak boleh terus-menerus berada dalam ketidakpastian,” tutup Putra.
Putra Naibaho berharap persoalan sengketa tanah Lapangan Gembira Rantepao dapat segera diselesaikan melalui kesepakatan yang sah, transparan, dan berkeadilan, sehingga keberadaan fasilitas publik di kawasan tersebut tetap dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Toraja Utara.
Red **