Oleh: INDRIA FEBRIANSYAH
Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Pendiri BEM DIY
Jakarta – Ada persoalan mendasar yang tidak boleh terus-menerus dibiarkan menggantung di tengah kehidupan demokrasi Indonesia: apakah persyaratan jabatan publik berlaku sama bagi seluruh warga negara, ataukah hukum dapat ditafsirkan berbeda ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan politik?
Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08) mendesak DPR RI agar tidak tinggal diam menyikapi polemik pemenuhan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan hukum, bukan dikubur di bawah karpet kompromi politik.
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Ketentuan tersebut merupakan standar hukum yang harus diterapkan secara setara.
Pertanyaan publik mengenai dokumen pendidikan Gibran tidak boleh dijawab hanya dengan saling melempar pernyataan. Negara harus menghadirkan kejelasan melalui dokumen resmi, verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme hukum yang tepat.
Jika persyaratan itu terpenuhi, buktikan secara transparan. Jika terbukti tidak terpenuhi, jangan lindungi siapa pun dari konsekuensi hukum!
PUTUSAN MK HARUS DIBACA UTUH, PERSOALAN TIDAK BOLEH BERHENTI PADA POLEMIK
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Amar tersebut tidak sama dengan putusan yang mendiskualifikasi Gibran atau menetapkan bahwa ia tidak sah menjabat Wakil Presiden.
Karena itu, FKN-08 mendorong DPR RI untuk tidak menjadikan persoalan ini sekadar perdebatan politik yang berulang tanpa penyelesaian. DPR harus meminta klarifikasi resmi dari KPU dan lembaga pendidikan terkait, memeriksa dasar verifikasi persyaratan pencalonan, serta mengkaji jalur hukum yang tersedia.
Apabila terdapat keterangan dalam pertimbangan hukum mengenai alat bukti pendidikan, keterangan tersebut harus dikutip secara akurat sesuai naskah putusan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang benar-benar dinyatakan oleh majelis hakim dan apa yang masih menjadi persoalan pembuktian.
Kita tidak boleh memelintir putusan pengadilan. Namun, kita juga tidak boleh menggunakan putusan yang bersifat prosedural sebagai alasan untuk menutup seluruh pertanyaan publik yang belum memperoleh jawaban substantif.
DPR RI harus berani memastikan persoalan ini memperoleh kejelasan hukum, bukan membiarkannya menjadi bom waktu bagi kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
DPR RI, JANGAN HANYA BERANI KEPADA RAKYAT KECIL!
Kami ingin bertanya kepada para anggota DPR RI: untuk apa rakyat memilih wakilnya jika ketika muncul persoalan penting mengenai persyaratan pejabat negara, parlemen justru memilih diam?
DPR bukan sekadar ruang kompromi antarpartai. DPR memiliki fungsi pengawasan dan tanggung jawab politik kepada rakyat.
Ketika masyarakat meminta kejelasan, DPR harus hadir. Ketika dokumen dipertanyakan, DPR harus mendorong verifikasi. Ketika muncul dugaan pelanggaran hukum, DPR harus memastikan bahwa persoalan tersebut ditangani melalui jalur yang tepat.
Jangan sampai rakyat melihat adanya dua standar dalam negara hukum: rakyat kecil dituntut memenuhi setiap persyaratan, sedangkan pejabat tinggi cukup berlindung di balik kekuasaan dan dukungan politik.
Kami menolak standar ganda!
Kami menolak pembiaran!
Kami menolak politik yang menempatkan kepentingan elite di atas kepastian hukum!
Keadilan tidak boleh bergantung pada nama keluarga, kedekatan dengan kekuasaan, atau kekuatan koalisi politik.
FKN-08 DESAK DPR RI: JALANKAN TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL!
Atas persoalan tersebut, FKN-08 menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak DPR RI segera mengambil langkah pengawasan untuk meminta klarifikasi resmi dari KPU mengenai verifikasi persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
2. Mendesak verifikasi dokumen pendidikan secara transparan melalui lembaga pendidikan dan instansi berwenang, dengan tetap menghormati prosedur hukum.
3. Mendesak pemerintah dan lembaga terkait memberikan kepastian hukum agar persoalan ini tidak terus menjadi polemik yang merusak kepercayaan publik.
4. Mendorong pengkajian mekanisme konstitusional yang tersedia apabila ditemukan bukti yang sah bahwa persyaratan pencalonan tidak terpenuhi.
5. Menuntut agar penggantian Wakil Presiden ditindaklanjuti apabila dasar hukum dan prosedur konstitusionalnya terpenuhi, demi menjaga integritas jabatan dan kehormatan konstitusi.
Penggantian Wakil Presiden bukan keputusan yang dapat dilakukan DPR secara sepihak hanya berdasarkan desakan politik. Karena itu, langkah yang ditempuh harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, prosedur tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Justru prosedur harus dijalankan agar kebenaran memperoleh kepastian dan negara tidak tunduk pada kepentingan politik sesaat.
LOYAL KEPADA PRESIDEN PRABOWO BUKAN BERARTI MEMBENARKAN SEGALA HAL
FKN-08 menegaskan bahwa menjaga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak berarti membenarkan segala tindakan pejabat yang berada di dalam pemerintahan.
Loyalitas yang sehat adalah loyalitas yang menjaga pemerintahan tetap berada di jalur konstitusi. Dukungan kepada Presiden tidak boleh berubah menjadi pembenaran tanpa batas, apalagi ketika menyangkut kepercayaan rakyat terhadap integritas pejabat negara.
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang menutup kritik. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani menghadapi pertanyaan, membuka fakta, dan menyelesaikan persoalan berdasarkan hukum.
Jangan biarkan persoalan administrasi dan legalitas yang tidak memperoleh kejelasan terus membebani legitimasi politik pemerintahan.
Jika semua persyaratan telah dipenuhi, tunjukkan dasar dan buktinya. Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjuti tanpa pandang bulu.
Itulah cara menjaga negara. Itulah cara menghormati rakyat. Itulah makna kesetiaan terhadap konstitusi.
PENUTUP: RAKYAT MENUNGGU KEBERANIAN DPR RI!
Indonesia bukan milik keluarga politik. Indonesia bukan milik partai tertentu. Indonesia bukan milik segelintir elite yang merasa kedudukannya tidak boleh dipertanyakan.
Indonesia adalah negara hukum yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan penyelenggaraannya harus berlandaskan konstitusi.
Karena itu, kami mendesak DPR RI untuk segera bertindak melalui kewenangan yang sah. Jangan biarkan pertanyaan mengenai persyaratan Wakil Presiden terus menggantung tanpa jawaban yang dapat diuji secara hukum.
Jika terbukti memenuhi persyaratan, berikan kepastian. Jika terbukti tidak memenuhi persyaratan, tindak lanjuti sesuai hukum, termasuk mekanisme penggantian apabila memang memiliki dasar konstitusional.
FKN-08 TIDAK MEMINTA KEISTIMEWAAN. FKN-08 MENUNTUT KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM!
DPR RI, JANGAN DIAM! JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK KOMPROMI POLITIK! JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PASTIKAN KONSTITUSI DIHORMATI!
Sebab, ketika hukum kehilangan keberanian untuk memeriksa kekuasaan, yang dipertaruhkan bukan hanya satu jabatan, melainkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
KONSTITUSI HARUS BERDIRI DI ATAS KEKUASAAN. BUKAN KEKUASAAN YANG BERDIRI DI ATAS KONSTITUSI!
INDRIA FEBRIANSYAH
Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Pendiri BEM DIY.