MediaPers.com : JAKARTA PUSAT, MediaPers.com – Gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.26 WIB tersebut diikuti sekitar 730 orang massa dengan membawa sejumlah tuntutan terkait pemerintahan Prabowo-Gibran, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), keadilan sosial, serta penegakan hak asasi manusia (HAM).
Aksi tersebut dipimpin oleh Joshua dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pancasila dan Fatimah Azzahra, Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI). Massa berasal dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Pancasila, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Brawijaya, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Pamulang (UNPAM), dan UIN.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran serta mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional atas persoalan karhutla, mengadili korporasi yang dinilai bertanggung jawab, dan menuntaskan tata kelola lahan secara adil dan transparan.
Massa Bawa Spanduk dan Bendera
Sejak tiba di Bundaran HI, massa aksi membentangkan spanduk, poster, serta membawa bendera kampus, bendera Indonesia, bendera Palestina, dan bendera One Piece.
Sejumlah poster dan spanduk memuat kritik terhadap pemerintah, di antaranya bertuliskan “All Eyes On Karhutla Prabowo Harus Bertanggung Jawab”, “Prabowo-Gibran Gagal Total, Kami Muak, 2 Tahun Cukup, 5 Tahun Mematikan”, “Bayar Buzzer Ada, Gaji Guru Nunggak”, serta “Turunkan Prabowo-Gibran, Rezim Anti Revolusi Fasis”.
Selain itu, massa membawa pesan mengenai kondisi lingkungan dan HAM, seperti “No Clean Air Under Dirty Government”, “Stop Karhutla”, “Stop Represi Militer dan Pelanggaran HAM di Tanah Papua”, serta “Tetapkan Status Bencana Nasional”.
Lima Tuntutan Rakyat
Dalam rilis pers Indonesia Sadar yang disampaikan Komite SADAR, massa aksi menilai kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 harus diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Mereka menilai persoalan ekonomi, eksploitasi lingkungan, tata kelola lahan, pendidikan, pelayanan publik, serta kemunduran demokrasi merupakan persoalan yang perlu segera ditangani pemerintah.
Melalui aksi tersebut, Komite SADAR menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah:
Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik yang dinilai berkedok program populis, seperti MBG dan KDMP.
Menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, serta menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas.
Menghentikan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan dan memberantas korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Dalam pernyataan tertulisnya, Komite SADAR menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk penagihan tanggung jawab pemerintah atas jabatan publik, janji politik, dan amanat konstitusi.
“ Tepati atau pergi! Jika tak sanggup, jangan korbankan rakyat demi jabatan,” demikian pesan yang disampaikan dalam rilis pers tersebut.
Massa Bertambah dan Terjadi Dorong-Dorongan
Berdasarkan laporan perkembangan kegiatan, massa Universitas Pancasila tiba sekitar pukul 14.26 WIB dengan jumlah kurang lebih 150 orang. Massa kemudian berkumpul di kawasan Bundaran HI dan membentangkan alat peraga.
Pada pukul 14.35 WIB, massa mengisi area air mancur Bundaran HI sambil menyanyikan lagu Tanah Air.
Lima menit kemudian, massa mencoba membentangkan spanduk, sementara aparat kepolisian berupaya menahan pergerakan massa.
Sekitar pukul 14.43 WIB, terjadi aksi saling dorong antara massa demonstran dan aparat kepolisian ketika mahasiswa berupaya mengelilingi Bundaran HI.
Jumlah peserta kemudian bertambah seiring kedatangan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Pada pukul 15.01 WIB, massa dari BEM UI bergabung. Selanjutnya, mahasiswa Universitas Brawijaya, Universitas Terbuka, dan ITB turut hadir di lokasi.
Sekitar pukul 15.47 WIB, massa aksi terpantau berupaya memprovokasi barikade kepolisian. Pada pukul 15.54 WIB, sekitar 100 orang massa bergerak menuju Sarinah, tetapi pergerakan mereka disekat aparat keamanan di depan Hotel Pullman.
Massa Bergerak ke Kawasan Grand Indonesia
Pada pukul 17.00 WIB, sebagian massa aksi bergeser dari Bundaran HI menuju kawasan Bank UOB dengan jumlah sekitar 200 orang.
Tujuh menit kemudian, massa kembali terpantau berupaya memprovokasi barikade kepolisian di depan Grand Indonesia. Pada pukul 17.11 WIB, massa berusaha menerobos barikade aparat.
Situasi kembali memanas ketika aparat kepolisian dilaporkan mundur pada pukul 17.13 WIB, sementara massa terus berupaya menerobos barikade.
Pada pukul 17.27 WIB, aparat kepolisian dilaporkan berhasil menutup sejumlah titik lintasan massa yang mengarah ke kawasan UOB.
Sekitar pukul 17.35 WIB, jumlah massa aksi gabungan mahasiswa dan massa cair di Bundaran HI diperkirakan mencapai 730 orang.
Kapolda Metro Jaya Temui Massa
Pada pukul 17.38 WIB, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto dilaporkan menemui massa aksi di kawasan Bundaran HI.
Dalam laporan perkembangan kegiatan, situasi saat itu disebut aman dan kondusif.
Namun, pada pukul 17.50 WIB, massa aksi terpantau menyalakan flare di kawasan Bundaran HI.
Sekitar pukul 18.06 WIB, kembali terjadi gesekan antara aparat kepolisian dan massa aksi di depan Graha Mandiri.
Situasi kemudian berangsur terkendali. Berdasarkan laporan terakhir pada pukul 18.29 WIB, massa aksi di kawasan Graha Mandiri sudah tidak terlihat dan situasi dinyatakan aman serta kondusif.
Aksi Menyoroti Kedaulatan Rakyat dan Persoalan Lingkungan
Aksi unjuk rasa tersebut menjadi wadah penyampaian kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait persoalan karhutla, tata kelola lahan, penggunaan anggaran negara, pendidikan, lapangan pekerjaan, demokrasi, dan penegakan HAM.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan serta memastikan kebijakan negara berpihak kepada kepentingan rakyat.
Hingga laporan perkembangan terakhir, massa aksi di kawasan Graha Mandiri dilaporkan telah membubarkan diri dan situasi di sekitar lokasi kembali kondusif.
Catatan: Berita ini disusun berdasarkan laporan kegiatan dan rilis pers yang diberikan.
Tuntutan serta penilaian terhadap pemerintah merupakan pernyataan pihak demonstran dan belum merupakan kesimpulan independen.
Red **