Jakarta, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam pengadaan kereta rel listrik (KRL). Menurutnya, keputusan terkait pembatalan impor KRL bekas dari Jepang harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, standar keselamatan, serta keberlangsungan industri perkeretaapian nasional.
Dudy mengaku belum menerima penjelasan langsung dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, mengenai keputusan perusahaan membatalkan rencana impor KRL dari Jepang. Ia menyatakan akan meminta penjelasan lebih lanjut untuk mengetahui pertimbangan di balik perubahan kebijakan pengadaan tersebut.
“Saya belum, belum apa, belum bicara sama KAI soal yang rencana mereka untuk mengimpor, kemudian apa, tidak jadi,” kata Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada (9/11/2026).
Ia mengaku ingin mengetahui lebih jauh alasan KAI tidak melanjutkan rencana impor kereta bekas tersebut.
“Saya pengin tahu makanya, apakah tidak mengimpor bekas itu seperti apa,” ujarnya.
Dudy mengatakan, berdasarkan informasi yang berkembang di media, KAI mempertimbangkan untuk mengoptimalkan produksi kereta dalam negeri melalui PT Industri Kereta Api (INKA). Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya memperkuat industri manufaktur nasional.
Meski demikian, Dudy menegaskan bahwa orientasi utama pengadaan KRL tidak boleh terlepas dari kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi publik.
“Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan,” tegasnya.
Terkait keputusan bisnis pengadaan, Dudy menyerahkan sepenuhnya kepada KAI. Namun, ia mengingatkan agar perusahaan tetap memperhitungkan kemampuan industri dalam negeri serta berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
“Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi tentu juga harus memperhatikan industri dalam negeri kita. Jadi perlu pertimbangan yang bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan,” jelas Dudy.
Ia juga menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap tambahan armada KRL yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, proses pengadaan harus memperhitungkan kecepatan realisasi tanpa mengesampingkan kualitas dan keselamatan.
“KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang terbaik buat KAI. Tapi yang paling penting bahwa kereta-kereta itu harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, supaya masyarakat bisa mendapatkan layanan dengan kereta-kereta yang baik, yang bagus,” pungkasnya.
KAI Batalkan Impor KRL Bekas, Bidik 23 Trainset Baru
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin memastikan perusahaan tidak melanjutkan rencana impor KRL bekas dari Jepang. Sebagai gantinya, KAI akan mengoptimalkan pengadaan kereta baru dengan melibatkan industri dalam negeri.
“Enggak ada, kita enggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru,” kata Bobby seusai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Bobby menegaskan komitmen KAI untuk mendukung penguatan industri nasional, termasuk dengan melibatkan PT INKA dalam produksi rangkaian kereta baru. Ia juga membuka peluang kerja sama dengan industri luar negeri, sepanjang melibatkan industri dalam negeri.
“Salah satunya mungkin sebagian ke INKA. Wajib mendukung industri dalam negeri. Luar negeri harus kerja sama dengan dalam negeri,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby mengungkapkan bahwa KAI membutuhkan total 23 trainset atau rangkaian KRL baru. Dari jumlah itu, sebanyak delapan trainset masuk kategori kebutuhan mendesak.
KAI menargetkan seluruh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara bertahap dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan.
“Banyak, jadi ada delapan yang urgent, kemudian total 23 trainset,” ungkap Bobby.
“Kita akan percepat, dua sampai tiga tahun, 23 trainset baru,” tambahnya.
Keselamatan dan Ketersediaan Armada Jadi Ujian Pengadaan
Pembatalan impor KRL bekas dan rencana pengadaan 23 trainset baru menempatkan KAI pada tantangan besar: memastikan kebutuhan transportasi masyarakat terpenuhi tanpa mengorbankan standar keselamatan dan kualitas layanan.
Dukungan terhadap industri dalam negeri menjadi bagian penting dari strategi pengadaan. Namun, kemampuan produksi, kepastian jadwal, serta kesiapan armada untuk beroperasi juga perlu diperhitungkan secara matang.
Pada akhirnya, keberhasilan pengadaan KRL tidak hanya diukur dari asal kereta atau pihak yang memproduksinya, tetapi dari kemampuan menghadirkan armada yang aman, berkualitas, tepat waktu, dan mampu menjawab kebutuhan jutaan pengguna transportasi publik.
Pesan Menhub Dudy pun jelas, kepentingan industri nasional harus berjalan beriringan dengan keselamatan dan pelayanan masyarakat. Sebab, rakyat membutuhkan kereta yang layak dan tersedia, bukan sekadar janji pengadaan.
Ervinna/DSR